Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Kendal memperketat aturan pengisian jabatan kepala desa dan perangkat desa melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penegasan itu disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Kendal, Senin (2/11/2026).
Menurut Dyah Kartika, seluruh proses pengisian jabatan tersebut harus berjalan transparan, objektif, adil, dan profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan proses itu tidak boleh menjadi celah bagi praktik nepotisme, konflik kepentingan, transaksi politik, maupun penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.
Kejelasan prosedur dan keterbukaan informasi, kata dia, menjadi unsur penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi di tingkat desa. Karena itu, setiap tahapan pengisian jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan didukung administrasi yang tertib serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Kendal juga menyambut baik usulan untuk mempertahankan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi, serta melibatkan lembaga independen yang tepercaya. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan objektivitas, transparansi, dan kredibilitas hasil seleksi kepala desa dan perangkat desa.
Selain mekanisme seleksi, pemerintah daerah membuka peluang penambahan persyaratan bagi calon kepala desa dan perangkat desa, antara lain bebas dari penyalahgunaan narkoba serta kesediaan menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Penambahan syarat itu tetap mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengajuan Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Raperda itu diharapkan menjadi kerangka hukum sekaligus pedoman pengisian jabatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lancar dan pelayanan publik tetap berkesinambungan.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi. Kepala desa dan perangkat desa dituntut menguasai administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Tuntutan profesionalitas itu, menurut Bupati, perlu diimbangi dengan perhatian terhadap hak, kewajiban, kesejahteraan, dan kepastian kedudukan aparatur desa, termasuk penghasilan, tunjangan, perlindungan dalam bertugas, dan peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kendal Bagus Bimo Alit mengingatkan agar pembahasan Raperda tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi. Meski waktu pembahasan relatif singkat, substansi aturan harus dikaji secara mendalam tanpa mengurangi esensi demokrasi. Ia berharap prinsip keterbukaan, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait benar-benar menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan kepala desa maupun perangkat desa di Kendal.
Sumber: Joglo Jateng, Terasmediago.
