Suarapantura.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, H. Musyaffa, meminta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penggeledahan aparat kepolisian di lingkungan pendidikan keagamaan. Permintaan itu disampaikan menyusul penggeledahan sebuah pondok pesantren di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, pada Selasa (27/10/2026) dini hari.
Menurut Musyaffa, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.20 WIB itu mengagetkan banyak pihak. Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran hukum, penanganannya harus berjalan sesuai tahapan yang berlaku. Di sisi lain, ia menilai tata cara penggeledahan, termasuk soal waktu pelaksanaan, perlu segera ditata ulang.
Musyaffa menyayangkan penggeledahan yang dilakukan pada dini hari. Menurutnya, waktu tersebut dinilai tidak tepat, diduga menyalahi prosedur, dan dinilai menimbulkan trauma di lingkungan pesantren. Ia mempertanyakan mengapa penindakan tidak dilakukan pada waktu yang lebih tepat, dengan tetap mengikuti tahapan yang ada.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan pembakaran dan perusakan sebuah warung di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026. Aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob mendatangi pesantren tersebut sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara itu.
Dalam perkembangan sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan pada Jumat (30/10/2026) menyatakan polisi mencari satu tersangka berinisial I. Tersangka tersebut tidak ditemukan saat penggeledahan di dua lokasi pada 27 Oktober 2026. Polisi, menurut Kapolda, mendapati kedua pesantren itu tidak memiliki izin dari Kementerian Agama dan menemukan benda tajam.
Musyaffa juga menyoroti perubahan arah isu dalam penanganan perkara. Ia menyebut, ketika saksi maupun bukti pada kasus awal tidak ditemukan, isu kemudian bergeser menjadi persoalan pesantren yang tidak berizin, bahkan dikaitkan dengan jaringan terorisme. Menurutnya, hal itu merupakan pembelokan makna yang jauh dari perkara awal.
Ia menegaskan pesantren bukan lembaga yang kebal hukum. Namun, ia meminta agar pesantren tidak dijadikan sasaran begitu saja setiap kali terjadi suatu peristiwa, dan tidak langsung dikaitkan dengan terorisme tanpa bukti yang jelas.
Sebagai tindak lanjut, Musyaffa mengungkapkan pihaknya telah meminta DPC PKB dan Fraksi PKB Sukoharjo berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendampingi saksi melalui lembaga bantuan hukum. Pihaknya juga melayangkan somasi kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) agar menyelidiki dugaan kesalahan prosedur penggeledahan.
Selain itu, Musyaffa meminta barang-barang milik pesantren atau santri yang disita segera dikembalikan apabila memang merupakan milik pesantren atau santri. Ia juga mengingatkan agar suasana tetap kondusif dan hubungan baik yang selama ini terjalin antara pengasuh pesantren, kepolisian, dan TNI tidak rusak akibat ulah oknum.
Musyaffa meminta pesantren dan kepolisian tidak dipertentangkan. Menurutnya, kedua institusi memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi, mengayomi, dan mendidik masyarakat.
Perkembangan terbaru, Mabes Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo beserta tiga anggota lain yang terlibat dalam penggeledahan tersebut. Pencopotan itu dilakukan menindaklanjuti pemeriksaan Divisi Propam Polri, yang masih mendalami dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan etik.
Sumber: MercuSwaraNews dan Ketik.com
