Suarapantura.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) akhirnya buka suara mengenai pencopotan Kapolres Sukoharjo dan pemeriksaan terhadap empat personel Polres Sukoharjo buntut penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol Yuliyanto, membenarkan bahwa keempat personel tersebut kini menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Salah satu yang diperiksa adalah AKBP Andika Dharma Sena, yang dicopot dari jabatan Kapolres Sukoharjo pada Senin (2/11/2026) sore.
Selain Andika, tiga personel lain yang turut dinonaktifkan dari jabatannya adalah Kasat Reserse Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP. Keempatnya diperiksa terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pesantren tersebut.
Yuliyanto menegaskan, langkah evaluasi itu menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan tugas anggota Polri selalu menjadi perhatian pimpinan, terutama apabila muncul keluhan maupun dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Ia meminta publik menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan dan tidak mendahului hasilnya.
Proses pemeriksaan ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap anggota Polri harus mampu menjalankan kewenangannya secara profesional, prosedural, dan proporsional, kata Yuliyanto, Senin (2/11/2026) malam.
Di sisi lain, mutasi jabatan di jajaran Polres Sukoharjo juga telah ditetapkan. Andika dimutasikan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Stamaops Polri. Posisi Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Sementara jabatan Kapolres Boyolali diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng.
Yuliyanto menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya menyangkut aspek kedinasan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya kepekaan anggota dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum harus tetap tegas dan sesuai aturan, namun pelaksanaannya perlu mengedepankan pendekatan humanis dan menghormati martabat masyarakat.
Ia pun menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh ponpes, serta berharap seluruh proses yang berjalan dapat memberikan kejelasan secara objektif sekaligus menjadi bahan perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terjaga.
Sebagai latar belakang, polemik ini bermula dari penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran oleh aparat gabungan Polda Jateng, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026. Pelaksanaan penggeledahan itu kemudian menuai keluhan dari pihak pesantren dan menjadi sorotan publik.
Hingga kini, hasil akhir pemeriksaan Propam terhadap keempat personel tersebut belum diumumkan, dan dugaan pelanggaran yang dimaksud masih dalam proses pendalaman.
Sumber: Espos.id dan NTV News.
