Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sistem pengawasan terintegrasi sebagai upaya mencegah praktik korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen itu ditegaskan dalam Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, para bupati dan wali kota, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Hadir pula perwakilan lembaga pengawas, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bersama jajaran inspektorat daerah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul pelanggaran. Menurutnya, pengawasan harus melekat dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian, agar potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin. Ia menilai potensi penyimpangan justru bisa muncul sejak tahap perencanaan, sehingga evaluasi sejak awal menjadi kunci.
Larwasda tahun ini mengusung tema Deteksi Dini dan Early Warning System Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Dalam forum itu juga digelar seminar pengawasan dengan narasumber dari KPK, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Luthfi menekankan integritas aparatur sebagai fondasi pencegahan dan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berani mengingatkan kepala daerah apabila menemukan indikasi penyimpangan, bukan menunggu persoalan terjadi.
Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono memaparkan sejumlah capaian tata kelola Pemprov Jateng. Pemprov Jateng tercatat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 kali berturut-turut. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97,58 dengan predikat A, indeks integritas tercatat 82,85 dengan predikat A, dan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai 96,00.
Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh 1.515 wajib lapor serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh 47.577 wajib lapor juga tercatat mencapai 100 persen. Meski demikian, Endro mengingatkan kualitas pengawasan masih perlu terus diperkuat, terutama kapabilitas APIP, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penerapan manajemen risiko.
Menurut Endro, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan maupun pengembalian aset. Yang lebih penting, tindak lanjut pemeriksaan harus mendorong perbaikan sistem dan manajemen, sehingga temuan serupa tidak kembali terulang.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Jateng menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota dengan kinerja pengawasan terbaik tahun 2026. Kabupaten Banyumas meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Wonogiri di peringkat kedua dan Kota Magelang di peringkat ketiga. Sementara itu, penghargaan perangkat daerah dengan indeks tata kelola kinerja terbaik diberikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai peringkat pertama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di peringkat kedua, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di peringkat ketiga.
Melalui penguatan pengawasan terintegrasi ini, Pemprov Jawa Tengah berharap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Sumber: M-Radar News, Peristiwa Solo, Detik Nasional.
