Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas meraih peringkat pertama sebagai daerah dengan kinerja pengawasan terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Penghargaan itu diberikan dalam ajang Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa, 3 November 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan internal serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah indikator menjadi penopang prestasi tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang mencapai 100 persen, yang berarti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Selain itu, Banyumas meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mencatat skor Reformasi Birokrasi sebesar 89,11.
SAKIP mengukur pertanggungjawaban kinerja instansi, mulai dari perencanaan program, penetapan target, pengukuran hasil, hingga pelaporan capaian. Sementara itu, skor Reformasi Birokrasi menggambarkan upaya pembenahan tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Pada penilaian tahun ini, peringkat kedua diraih Kabupaten Wonogiri, sedangkan peringkat ketiga ditempati Kota Magelang. Larwasda Jawa Tengah 2026 sendiri mengusung tema deteksi dini dan sistem peringatan dini pencegahan korupsi yang terintegrasi, sehingga pengawasan diharapkan berjalan sejak awal proses pemerintahan, bukan hanya setelah persoalan muncul.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan ancaman sanksi. Menurutnya, integritas setiap aparatur menjadi fondasi penting agar seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Ia meminta para bupati tidak hanya mengawasi, tetapi juga menyertai dan memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan baik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Menanggapi penghargaan itu, Sadewo menyebut capaian tersebut bukan hasil kerja kepala daerah semata, melainkan kerja bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara, terutama Inspektorat Daerah. Ia meminta jajarannya tidak ragu menegur apabila dirinya maupun wakil bupati melakukan kesalahan, tanpa memandang jabatan, agar kekeliruan tidak berlarut-larut.
Menurut Sadewo, budaya saling mengingatkan perlu terus dibangun di lingkungan birokrasi agar pengawasan berjalan objektif dan merata. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mempertahankan capaian tersebut melalui konsistensi pengawasan, penguatan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sumber: Banyumas Ekspres, PublikUpdate, Solopos.
