Suarapantura.com - Sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang ditunda. Sidang yang sedianya digelar pada Kamis (5/11/2026) itu dijadwalkan ulang pada Senin (23/11/2026) pukul 09.00 WIB.
Penundaan diumumkan anggota majelis hakim Arief Noor Rokhman di ruang sidang. Menurut majelis, penundaan dilakukan karena salah seorang anggota majelis hakim tengah menjalankan tugas di luar kota. Majelis menyatakan akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kebenaran yuridis, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Fadia hadir di ruang sidang dengan tenang. Saat disapa awak media seusai sidang, ia hanya tersenyum dan tidak memberikan pernyataan mengenai penundaan tersebut maupun harapannya atas putusan yang akan dibacakan nanti.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara.
Selain pidana badan, jaksa juga menuntut denda Rp250 juta dengan ketentuan subsider 90 hari kurungan serta uang pengganti Rp2,69 miliar subsider satu tahun penjara. Fadia masih berstatus terdakwa, dan seluruh dakwaan terhadapnya belum terbukti sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perkara ini telah bergulir sejak sidang perdana pada Juli 2026, dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi pada Oktober 2026. Sidang putusan pada 23 November mendatang akan menjadi penentu nasib hukum Fadia setelah rangkaian panjang persidangan tersebut. Publik pun menanti apakah majelis hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa atau justru membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.
Fadia ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan KPK pada Maret 2026. Dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, jaksa menyebut adanya dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tenaga kerja bantu atau outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, termasuk melalui perusahaan keluarga, serta dugaan penerimaan gratifikasi dari sejumlah kepala perangkat daerah. Seluruh materi dakwaan itu dibantah pihak terdakwa selama persidangan berlangsung.
Sumber: detikJateng, Beritajateng.tv, ANTARA Foto.
