Suarapantura.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Santri Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (4/11/2026). Aksi yang dikenal dengan sebutan Demo 411 itu mendesak pencopotan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah sebagai buntut penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran (HQ) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban.
Berdasarkan pantauan media lokal, jumlah peserta aksi diperkirakan sekitar 600 orang, meski ada pihak lain yang menyebut jumlahnya mencapai ribuan. Massa berasal dari sejumlah organisasi kemasyarakatan, antara lain Lembaga Persaudaraan Islam (LPI), FPI Jawa Tengah, Front Jihad Indonesia, dan Kokam Muhammadiyah Solo.
Koordinator aksi dari LPI, Suyadi Abu Fatih, mengatakan tuntutan utama massa adalah pencopotan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggeledahan di pesantren tahfidz putri tersebut. Massa juga meminta seluruh aparat yang terlibat diproses hukum secara transparan.
“Ini aksi damai wujud solidaritas umat muslim atas arogansi aparat kepolisian saat melakukan penggeledahan di pondok pesantren putri pada dini hari. Mereka merupakan perempuan dan anak penghafal Al Quran,” kata Suyadi.
Selain itu, massa turut menuntut penutupan permanen warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, yang menjadi pemicu awal polemik tersebut. Massa mendatangi Mapolres Sukoharjo sekitar pukul 13.00 WIB dengan membawa poster dan spanduk kecaman, lalu membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIB setelah ditemui pimpinan Polres.
Massa aksi kemudian diterima Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Sukoharjo Kompol Parwanto. Di hadapan massa, Parwanto menyampaikan permohonan maaf kepada pengasuh pondok pesantren, santriwati, dan umat muslim atas insiden penggeledahan tersebut. Ia berharap peristiwa itu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang.
Sebagai tindak lanjut, massa memberi tenggat hingga 2 Desember 2026. Jika tuntutan pencopotan Kapolda tidak dipenuhi, mereka mengancam menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar di Markas Polda Jawa Tengah.
Polemik ini bermula dari penggeledahan di pesantren putri tersebut pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026. Penggeledahan dilakukan sebagai pengembangan penyidikan perkara kriminal yang terjadi pada 12 September 2026, yakni pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah. Pelaksanaannya menuai keluhan dari pengasuh dan santri, antara lain soal prosedur dan perlakuan terhadap santriwati.
Mabes Polri sebelumnya telah menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena beserta tiga personel lain untuk menjalani pemeriksaan etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Jabatan Kapolres kemudian diisi AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.
Desakan pencopotan Kapolda Jawa Tengah juga disuarakan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyatakan siap mendampingi Ponpes Hamalatul Quran untuk memenuhi persyaratan menjadi pesantren resmi di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, Polda Jawa Tengah menyatakan pengawasan internal telah berjalan untuk meneliti dugaan pelanggaran prosedur di lapangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan yang diumumkan terkait tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Tengah.
Sumber: Tirto.id, MercuSwaraNews, Solopos/Espos.id
