Suarapantura.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan inovasi bernama VERSI PENAKKU pada Kamis, 5 November 2026. Inovasi ini dihadirkan untuk memperbaiki tata cara verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, tepat waktu, dan akuntabel.
Peluncuran dan sosialisasi VERSI PENAKKU digelar di Aula Parahita DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Dinas, para kepala bidang, pejabat struktural, bendahara, serta perwakilan seluruh bidang di lingkungan DP3AKB. Hadir pula tamu undangan dari kalangan akademisi, yakni Universitas Katolik Soegijapranata, serta perwakilan masyarakat dari unsur dunia usaha.
VERSI PENAKKU merupakan singkatan dari Verifikasi Silang Penatausahaan Keuangan. Inovasi ini memperbaiki mekanisme verifikasi SPJ melalui sistem verifikasi silang yang berjenjang, terstruktur, dan sistematis. Sebelum dokumen SPJ diserahkan ke Sub Bagian Keuangan, dokumen tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh bendahara dan pelaksana kegiatan. Apabila tidak ditemukan kesalahan, dokumen diteruskan ke Sub Bagian Keuangan; apabila ditemukan kesalahan, dokumen diperbaiki terlebih dahulu sebelum diserahkan.
Inovasi ini lahir dari sejumlah persoalan dalam penatausahaan keuangan selama ini, antara lain masih ditemukannya dokumen SPJ yang belum lengkap, mekanisme verifikasi berjenjang yang belum optimal, serta belum tersedianya pemantauan progres verifikasi secara sistematis. Akibatnya, penyelesaian administrasi keuangan kerap terlambat dan dokumen harus diperiksa berulang kali.
Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, menyampaikan apresiasi atas hadirnya inovasi tersebut. Menurut dia, pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Melalui VERSI PENAKKU, proses pertanggungjawaban keuangan diharapkan menjadi lebih tertib, tepat waktu, dan akuntabel, serta menjadi budaya kerja bersama di lingkungan DP3AKB.
Project Leader VERSI PENAKKU, Nurul Husna Listyati, yang juga menjabat Kepala Sub Bagian Keuangan DP3AKB, menjelaskan bahwa inovasi ini mengubah pola kerja yang sebelumnya cenderung administratif dan reaktif menjadi lebih sistematis, kolaboratif, dan preventif. Dengan pemeriksaan berjenjang, kesalahan dan kekurangan dokumen dapat diketahui lebih awal sehingga proses perbaikan berjalan lebih cepat.
Nurul Husna merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Angkatan II 2026, dengan mentor Suparmanto Dwiadi. Implementasi VERSI PENAKKU didukung penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penggunaan instrumen dan template verifikasi, penguatan koordinasi antarbidang, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memantau progres penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.
DP3AKB menargetkan ketepatan dan kelengkapan dokumen SPJ meningkat hingga 95 persen dalam kurun waktu enam bulan implementasi. Keberhasilan inovasi ini disebut tidak hanya ditentukan oleh Sub Bagian Keuangan, tetapi membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh bidang. Peluncuran dan sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh unsur organisasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sumber: Suara Merdeka, Lokawarta.
