Suarapantura.com - Nilai pinjaman online (pinjol) di Jawa Tengah mencapai Rp8,017 triliun pada awal 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah pada urutan keempat secara nasional. Besarnya nilai pinjaman daring ini mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah memperkuat kerja sama dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat.
Kesepakatan kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Ketua Umum MUI Jawa Tengah Prof. Dr. K.H. Noor Achmad dan Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo beserta rombongan di Kantor MUI Jawa Tengah, Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal sinergi kedua lembaga dalam menghadapi persoalan keuangan digital yang kian berdampak pada kehidupan warga.
Dalam pertemuan itu, OJK Jawa Tengah memaparkan kondisi pinjaman online dan aktivitas keuangan ilegal di wilayahnya. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 21.249 laporan terkait pinjaman online ilegal. Pada tahun yang sama, OJK telah menghentikan 2.268 entitas pinjaman online ilegal serta menemukan 354 penawaran investasi ilegal.
Ketua Umum MUI Jawa Tengah menyambut positif gagasan kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini berpotensi memberi manfaat besar bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah, terutama dalam membentengi warga dari maraknya judi online dan pinjaman online yang merugikan. Kerja sama ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah.
Sebagai tindak lanjut, program MUI Jawa Tengah, khususnya melalui Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK), akan diselaraskan dengan program edukasi dan literasi keuangan OJK Jawa Tengah. Pada akhir November 2026, KPRK merencanakan kegiatan bertajuk “Sekolah Orang Tua Cerdas Medsos, Jauh dari Judol dan Pinjol”.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua mengenai bahaya judi online dan pinjaman online, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan praktis dalam memblokir situs-situs berbahaya. Sosialisasi itu juga direncanakan mencakup edukasi mengenai risiko investasi ilegal, sedangkan waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kedua pihak.
Peningkatan laporan terkait layanan keuangan ilegal memperlihatkan pentingnya penguatan literasi keuangan agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran pinjaman maupun investasi berisiko. Persoalan ini menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara finansial, melainkan juga dapat mengancam ketahanan keluarga.
Sumber: JatengDaily, RRI.
