Suarapantura.com - Sebanyak 531 warga kelompok rentan di Kabupaten Jepara mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya melalui kolaborasi Polres Jepara dan BPJS Kesehatan. Layanan terpadu bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat: Polisi Peduli Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan demi Keberlanjutan Perlindungan Sosial Masyarakat di Kabupaten Jepara" itu digelar di Aula Mapolres Jepara, Jumat (6/11/2026).
Para penerima manfaat berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan kondisi sosial, mulai dari petani, nelayan, perajin ukiran kayu, pengemudi ojek, hingga warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan karena persoalan administrasi kepesertaan.
Melalui posko pelayanan terpadu di Aula Mapolres, petugas gabungan Polres Jepara dan BPJS Kesehatan melakukan aksi jemput bola. Kartu kepesertaan yang sudah tidak aktif diaktifkan kembali, warga yang belum tercatat didaftarkan, dan nomor induk kependudukan (NIK) yang bermasalah divalidasi langsung di tempat.
Kegiatan ini diinisiasi Kapolres Jepara dan Wakapolres Jepara, serta dihadiri Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Afif Johan, Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baznas, dan perwakilan kelompok masyarakat rentan.
Afif Johan mengapresiasi langkah Polres Jepara tersebut. Menurut dia, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam menjangkau masyarakat bawah, sehingga kolaborasi dengan kepolisian membantu mengurai persoalan administrasi agar hak warga atas layanan kesehatan dapat terpenuhi.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara memperkuat komitmen mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC), karena cakupan kepesertaan di Jepara saat ini belum mencapai target tersebut.
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono menegaskan jajarannya berkomitmen menjadi jembatan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat rentan agar memperoleh akses perlindungan sosial kesehatan. Ia menyebut para petani, nelayan, perajin ukir, dan pengemudi ojek sebagai penggerak ekonomi daerah yang kerap mengabaikan perlindungan kesehatan karena keterbatasan.
Keris juga mengajak sektor swasta dan pelaku usaha di Jepara ikut berperan melalui alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membiayai jaminan kesehatan warga kurang mampu, agar tidak ada warga Jepara yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Iuran kepesertaan warga yang baru difasilitasi itu ditanggung Pemerintah Kabupaten Jepara. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi arahan Kapolri agar jajaran kepolisian proaktif hadir di tengah masyarakat dan membantu memenuhi hak dasar warga di bidang sosial dan kesehatan.
Sumber: detikcom, TribrataNews Polri, BSI News.
