Suarapantura.com - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (5/11/2026). Mereka menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 didasarkan pada pemenuhan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Massa aksi mulai memadati sepanjang Jalan Pahlawan sekitar pukul 14.00 WIB. Sejumlah poster berisi tuntutan kenaikan UMP dan UMK serta bendera organisasi serikat pekerja dibentangkan selama orasi berlangsung.
Koordinator ABJaT, Aulia Hakim, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk konsolidasi dan perjuangan bersama berbagai elemen serikat pekerja. Mereka mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menetapkan kebijakan pengupahan 2027 yang memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
“Penetapan upah minimum tahun 2027 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan,” kata Aulia saat berorasi. Menurut dia, kebijakan pengupahan harus benar-benar mempertimbangkan KHL sebagai dasar utama penentuan standar penghidupan pekerja.
ABJaT menilai upah minimum yang berlaku saat ini masih jauh dari kebutuhan riil. UMP Jawa Tengah tahun 2026 hanya berada di kisaran Rp2,3 juta, sedangkan KHL tahun 2025 telah mencapai sekitar Rp3,5 juta. Artinya, upah minimum yang diterima pekerja baru mencakup sekitar 66 persen dari kebutuhan hidup layak.
Selain menuntut kenaikan upah minimum, ABJaT meminta pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 35 kabupaten/kota. Mereka mengusulkan besaran upah sektoral minimal 5 persen di atas UMP atau UMK 2027.
Menurut ABJaT, upah minimum sektoral diperlukan untuk mengakomodasi karakteristik pekerjaan, risiko kerja, dan tuntutan kompetensi pada sektor usaha tertentu. Saat ini, UMSK di Jawa Tengah baru berlaku di lima daerah. Di Kota Semarang, misalnya, selisih antara UMK dan UMSK bahkan tidak lebih dari Rp2.000.
Sehari sebelum aksi, Gubernur Ahmad Luthfi telah berdialog dengan perwakilan serikat buruh, serikat pekerja, dan para pengusaha di Hotel Front One HK, Semarang, Selasa (3/11/2026) malam. Dialog itu digelar untuk menyerap aspirasi terkait UMP dan UMK 2027 serta sejumlah permasalahan tenaga kerja di Jawa Tengah, sembari menunggu peraturan penetapan upah minimum dari pemerintah pusat.
Dalam dialog itu, perwakilan ABJaT, Pratomo Hadinata, menyampaikan hasil kajian usulan upah minimum yang disusun selama tujuh bulan dan sudah diserahkan langsung kepada gubernur. Kajian tersebut menggunakan data KHL yang bersumber dari Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pusat Statistik. Atas dasar kajian itu, ABJaT mengusulkan agar penetapan UMP dan UMK 2027 disesuaikan dengan KHL.
Perwakilan Konfederasi Serikat Nusantara dan Federasi Serikat Pekerja Independen, Waluyo, berharap kenaikan UMP Jawa Tengah bisa lebih tinggi sehingga dapat mendongkrak kenaikan UMK di daerah. Aspirasi lain yang disampaikan dalam dialog antara lain soal perusahaan garmen yang mayoritas menerapkan kontrak pendek, persyaratan batasan usia dalam bekerja, serta afirmasi bagi pekerja disabilitas yang masih terhambat masuk ke perusahaan.
Dialog tersebut juga dihadiri perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah. Per 3 November 2026, tercatat ada 623.180 perusahaan di Jawa Tengah, dengan rincian 3.040 perusahaan besar, 5.670 perusahaan menengah, 6.040 perusahaan kecil, dan 610.405 perusahaan mikro.
Luthfi menegaskan aspirasi dari kalangan buruh dan pengusaha akan menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Beri kami masukan sebelum kabupaten/kota membuat keputusan atau rekomendasi terkait upah minimum, kasihkan ke saya, biar nanti saya koordinasikan,” ujarnya.
Sumber: Espos.id dan Riwara.id (mengutip laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).
