Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp90,63 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC) pada 2026 dan 2027. Anggaran itu disiapkan agar layanan kesehatan gratis bagi warga tetap berjalan, setelah penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat memicu protes warga.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pada 2026 Pemkab telah menganggarkan lebih dari Rp45 miliar untuk UHC, sedangkan pada 2027 disiapkan Rp45,63 miliar. Hal itu disampaikan Sadewo usai memimpin rapat koordinasi UHC bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto Kgs Hamdani dan sejumlah pejabat terkait di Ruang Joko Kahiman, kompleks Pendopo Sipanji, Purwokerto, Jumat (6/11/2026).
"Tujuan utamanya agar tidak ada lagi warga Banyumas yang kesulitan berobat karena biaya. Semua warga Banyumas harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan," kata Sadewo.
Selain anggaran pokok tersebut, Pemkab juga menambah alokasi belanja iuran jaminan kesehatan dan bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar Rp3.146.694.600 dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Tambahan itu untuk menutup iuran hingga Desember 2026, sehingga warga pada kelompok kesejahteraan desil 1 sampai 5 tetap dapat berobat gratis meski kepesertaannya sempat dinonaktifkan.
"Maka dapat dipastikan bahwa hasil pelaksanaan evaluasi Universal Health Coverage sampai Desember 2026 sudah tidak ada masalah. Pemberlakuannya tetap sebagaimana pelaksanaan UHC non cut off," ujar Sadewo di kantornya, Jumat (6/11/2026).
Sadewo juga memastikan UHC di Banyumas tetap berlanjut pada 2027. Selain mengandalkan APBD, Pemkab menggandeng sejumlah lembaga, antara lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), untuk membantu menanggung layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu.
Persoalan UHC di Banyumas mencuat setelah penonaktifan sekitar 130.000 peserta BPJS PBI per 1 Oktober 2026. Kebijakan itu memicu gelombang protes warga. Demonstrasi pertama digelar massa Musyawarah Rakyat Banyumas (Murba) pada Jumat (9/10/2026), lalu aksi serupa oleh Aksi Rakyat Banyumas (ARB) pada Rabu (28/10/2026). Dalam aksi kedua itu, Sadewo menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen mengaktifkan kembali program UHC, termasuk menjamin layanan bagi masyarakat rentan paling lambat 28 Oktober 2026.
Di sisi lain, data BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto per 1 November 2026 mencatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Banyumas mencapai 1.784.900 jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk sebanyak 1.809.879 jiwa. Dari jumlah itu, 1.033.373 jiwa terdaftar sebagai peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah, terdiri atas 620.226 jiwa dari APBN, 371.100 jiwa dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dan 42.047 jiwa dari APBD Kabupaten Banyumas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto Kgs Hamdani menjelaskan, tingkat keaktifan peserta JKN di Banyumas baru mencapai 84,06 persen. Pemkab menargetkan cakupan UHC mencapai 100 persen pada 2027, sekaligus memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tingkat keaktifan peserta 80 persen pada Desember 2026.
Hamdani menambahkan, sepanjang 2026 terdapat 8.650 peserta PBI yang iurannya ditanggung APBD Kabupaten Banyumas dinonaktifkan karena berbagai faktor, antara lain meninggal dunia, pindah domisili, dan sudah mampu secara ekonomi. Peserta yang dinonaktifkan itu dapat digantikan peserta baru melalui usulan pemerintah desa, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial serta diusulkan ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
"Kami harapkan dengan mekanisme seperti itu, kepesertaan PBI dapat terus berjalan dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," kata Hamdani.
Sumber: Kompas.com, ANTARA News Jateng.
