Suarapantura.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang kian berkembang. Imbauan tersebut disampaikan dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang digelar di Lapangan Parkir eks E-Plaza Semarang, Sabtu (7/11/2026).
Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, kemudahan mengakses layanan keuangan perlu diimbangi pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak terjebak investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, maupun kejahatan keuangan lainnya. Acara puncak BIK 2026 itu diisi edukasi keuangan, talkshow, pemberian penghargaan, serta hiburan dari grup musik Guyon Waton yang menarik ribuan masyarakat.
Menurut Hidayat, tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah pada 2026 telah mencapai sekitar 95 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 72,8 persen. Angka tersebut sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mencatat literasi keuangan Jateng sebesar 72,83 persen dan inklusi keuangan 95,59 persen.
Capaian itu menunjukkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan semakin luas. Namun, masih ada kesenjangan antara kemudahan memperoleh akses dan pemahaman dalam memanfaatkan layanan keuangan secara tepat.
"Jangan sampai masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi belum memahami bagaimana menggunakannya dengan benar. Inklusi harus diimbangi dengan literasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai penawaran yang merugikan," ujar Hidayat.
Direktur OJK Jawa Tengah Taufik Andriawan menambahkan, masyarakat perlu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan. Legal berarti memastikan perusahaan atau penyedia layanan telah memiliki izin dari otoritas berwenang, sedangkan logis berkaitan dengan kewajaran penawaran, terutama imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan.
Ia mencontohkan, masyarakat patut mencurigai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 100 persen dalam satu bulan tanpa risiko. Sebab, setiap instrumen investasi memiliki risiko yang perlu dipahami sebelum masyarakat memutuskan menanamkan dana.
Untuk memastikan legalitas produk maupun layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Kontak OJK melalui nomor 157. Layanan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan melakukan pengecekan terkait aktivitas jasa keuangan.
Taufik juga menyoroti berbagai persoalan aktivitas keuangan ilegal, termasuk judi online dan pinjol ilegal. Masyarakat diminta menjaga keamanan data pribadi serta rekening perbankan agar tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan yang merugikan.
Dalam memperkuat perlindungan konsumen, OJK terus meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak hukum. Sinergi tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan layanan keuangan sekaligus menekan aktivitas keuangan ilegal.
Sementara itu, perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah I, Fanny Rifki, menyampaikan edukasi mengenai pasar modal juga terus diperluas. Sepanjang Januari hingga November 2026, BEI telah menyelenggarakan sekitar 300 kegiatan Sekolah Pasar Modal dan terdapat sekitar 45 galeri investasi yang tersebar di perguruan tinggi, sekolah, hingga pemerintah daerah.
Menurut Fanny, edukasi investasi tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan jumlah investor. Masyarakat juga harus memahami karakteristik instrumen investasi yang dipilih dan menyesuaikannya dengan profil risiko masing-masing.
Melalui Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK bersama pelaku industri jasa keuangan berharap pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan semakin meningkat, sehingga perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.
Sumber: Jateng Pos, Pemerintah Kabupaten Demak.
