Suarapantura.com - Sebanyak 1.217 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Semarang kembali mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Mereka berasal dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP), dan jumlah itu tercatat hingga pertengahan triwulan IV 2026.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, Imam Ros Wahyudi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pendampingan dan penanganan ATS yang dilakukan jajaran Disdikbudpora bersama instansi terkait.
Penanganan itu berpijak pada hasil verifikasi dan validasi (verval) secara by name by address (BNBA) terhadap setiap anak. "Sampai awal November 2026 ini, proses verval di Kabupaten Semarang berjalan lancar dan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah," kata Imam dalam Forum Konsultasi Publik Bidang Pendidikan di aula Kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Ungaran, Jumat (6/11/2026).
Imam menyebutkan, total ATS yang telah terverifikasi di Kabupaten Semarang mencapai 4.119 anak. Mereka terdiri dari anak yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, serta yang tidak melanjutkan pendidikan. Latar belakang mereka beragam, mulai dari pekerja anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak dengan kondisi rentan lainnya.
Menurut Imam, mencegah anak putus sekolah sama pentingnya dengan mengembalikan mereka yang sudah terlanjur tidak bersekolah. Karena itu, ia mengimbau para kepala sekolah dan jajarannya untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku murid yang minat belajarnya cenderung menurun.
"Jika ada murid yang tidak masuk selama tiga hari atau lebih bukan alasan sakit, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah. Jangan tunggu anak putus sekolah. Segera lakukan intervensi," tegasnya. Jika penyebabnya bekerja, sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan; jika karena kekerasan, bekerja sama dengan DP3AKB; dan jika ada masalah sosial, dengan Dinas Sosial.
Pada 2027, Disdikbudpora Kabupaten Semarang berencana menyiapkan posko pengaduan dan penanganan ATS di tingkat kecamatan. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah bertambahnya jumlah ATS.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, mendorong Pemkab Semarang menyiapkan unit pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di tiap kecamatan agar dapat menampung anak putus sekolah dan penyandang disabilitas. Ia juga mengusulkan agar Pemkab menganggarkan biaya operasional sekolah daerah (Bosda) bagi anak yang melanjutkan ke kelompok belajar (Kejar) dari jenjang SD sampai SMA, antara lain untuk membantu biaya transportasi.
Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id) dan Beritajateng.tv
