Suarapantura.com - Warga yang tergabung dalam Aksi Rakyat Banyumas (ARB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyumas, Purwokerto, Selasa (10/11/2026). Aksi yang ketiga kalinya ini menuntut kepastian jaminan biaya perawatan bagi pasien BPJS Kesehatan nonaktif selama masa transisi program Universal Health Coverage (UHC) pada 10-30 November 2026.
ARB mempertanyakan siapa yang menanggung biaya perawatan pasien nonaktif selama masa transisi tersebut. Pasalnya, anggaran sekitar Rp3,1 miliar yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas baru dialokasikan untuk Desember mendatang, sementara UHC diperkirakan baru kembali berjalan normal pada 1 Desember 2026.
Koordinator ARB Kuat Teguh mencontohkan seorang pasien yang harus dirujuk ke RS Margono Soekarjo dengan perkiraan biaya perawatan sekitar Rp28 juta. Pasien yang berstatus peserta BPJS nonaktif itu sempat ditolak, namun akhirnya dapat dirawat setelah didampingi ARB. Contoh lain, seorang pasien di RSUD Banyumas dengan biaya sekitar Rp2,8 juta sempat tertahan hingga malam karena belum ada kepastian pembiayaan dari pemerintah daerah.
Atas kondisi itu, ARB meminta pemkab menjamin biaya perawatan pasien BPJS nonaktif selama masa transisi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Massa juga menuntut komitmen pemkab agar layanan kesehatan gratis bagi warga desil 1-8 berjalan pada Desember mendatang dan UHC kembali normal tanpa persyaratan yang dinilai memberatkan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Banyumas Dedy Noerhasan mengatakan pemkab telah meminta seluruh rumah sakit di Banyumas tetap melayani masyarakat selama masa transisi. Kesepakatan itu telah dibahas bersama seluruh direktur rumah sakit sejak 3 November 2026. "Kami sudah sepakat dengan rumah sakit bahwa pada November ini seluruh masyarakat akan dilayani dengan baik. Jadi, tidak ada masalah selama masa transisi ini," ujar Dedy.
Ia mengakui masih diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta agar tidak terjadi miskomunikasi terkait layanan kesehatan, termasuk kendala administrasi kepesertaan BPJS.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Banyumas Nungky Hary Rachmat menegaskan Pemkab Banyumas menyediakan posko pengaduan dan layanan call center UHC bagi warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan. Posko tersebut memiliki jaringan komunikasi dengan rumah sakit di seluruh Kabupaten Banyumas. Ia juga memastikan pasien penyakit katastropik tetap mendapatkan pelayanan selama masa transisi.
Nungky menambahkan, surat pernyataan yang disampaikan ARB telah diterima pemerintah daerah dan akan dipelajari untuk kemudian dibahas serta disepakati bersama. Seluruh direktur rumah sakit di Banyumas disebut telah menyetujui secara formal komitmen pelayanan tersebut dan telah ditindaklanjuti melalui surat edaran ke rumah sakit.
Polemik UHC di Banyumas bermula dari penonaktifan sekitar 130 ribu peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran APBD per 1 Oktober 2026. Kebijakan itu memicu aksi protes warga pada 9 Oktober dan 28 Oktober 2026. Pada aksi 28 Oktober, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menemui massa dan menandatangani pakta integritas komitmen pelayanan kesehatan bagi warga.
Sumber: Kompas.com, Tribunbanyumas.com
