Suarapantura.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, dalam perkara dugaan pemerasan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk iuran tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Putusan dibacakan pada Selasa (10/11/2026).
Majelis hakim yang diketuai Rosana Irawati menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000," demikian bunyi amar putusan yang dibacakan majelis hakim.
Selain pidana penjara, Syamsul juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, hukumannya diganti dengan kurungan selama 90 hari. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp568 juta, sesuai total uang yang terkumpul dari para pimpinan OPD.
Hakim turut memerintahkan agar uang sitaan dalam perkara tersebut diperhitungkan dan dikembalikan kepada para kepala OPD yang telah menyerahkan uang iuran THR, sesuai dengan jumlah yang disetorkan masing-masing.
Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak Syamsul untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Masa penahanan yang telah dijalani Syamsul ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari hukuman, dan ia diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
Vonis lima tahun penjara ini lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya menuntut Syamsul dengan pidana penjara selama tujuh tahun.
Dalam perkara yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, juga dijatuhi hukuman dalam sidang terpisah. Sadmoko divonis empat tahun penjara.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Maret 2026. Syamsul diduga memerintahkan pengumpulan uang dari jajaran OPD untuk keperluan THR Forkopimda. Terhadap putusan ini, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menempuh upaya hukum lanjutan apabila tidak puas dengan putusan tersebut.
Sumber: ValidNews, Mercusuar News
