Suarapantura.com - Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan layanan Sahabat Hukum Keluarga, sebuah layanan pendampingan dan konsultasi hukum bagi keluarga, khususnya kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan.
Layanan ini dirancang sebagai ruang aman bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendampingan, serta perlindungan hukum secara mudah dan terjangkau. Kelompok yang menjadi sasaran meliputi perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengatakan layanan tersebut dihadirkan karena masih banyak persoalan hukum keluarga di Jawa Tengah yang belum tertangani secara optimal. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan persoalan hak asuh, menjadi latar belakang pentingnya program ini.
"Melalui Sahabat Hukum Keluarga, kami ingin memastikan tidak ada lagi keluarga yang merasa sendiri menghadapi persoalan hukum. PKK hadir sebagai sahabat, pendamping, dan pelindung bagi mereka yang membutuhkan," ujar Nawal.
Dalam pelaksanaannya, layanan ini akan bersinergi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan serta organisasi bantuan hukum (OBH) yang menjadi mitra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat dapat berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan dengan dukungan advokat dan organisasi bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kehadiran layanan ini juga diharapkan memperkuat Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) yang menjadi bagian dari program Kecamatan Berdaya. Kader PKK yang telah mengikuti pelatihan paralegal akan menjadi wadah sekaligus penggerak layanan ini di daerah masing-masing.
Nawal menjelaskan, kader paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga bantuan hukum. Mereka membantu warga memahami hak-haknya serta mendampingi proses penyelesaian masalah hukum, baik melalui mediasi maupun jalur litigasi apabila diperlukan.
"Pelatihan paralegal ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata untuk menghadirkan kader-kader yang mampu menjadi sahabat hukum bagi keluarga. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat," kata Nawal.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, mengatakan kehadiran Sahabat Hukum Keluarga sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Saat ini, pihaknya telah menjalin kemitraan dengan 24 organisasi bantuan hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, menyampaikan apresiasi atas inisiatif TP PKK tersebut. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
"Kami berharap layanan ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, untuk mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah. Pemerintah Provinsi akan terus mendukung keberlanjutan program ini," ujar Ema.
Program ini juga sejalan dengan program prioritas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan sosial. Ke depan, layanan Sahabat Hukum Keluarga diharapkan dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui jaringan kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sumber: ZonaPasar.com, SeputarJateng.id, jatengprov.go.id
