Suarapantura.com - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi teladan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi untuk mendata kendaraan yang terparkir di lingkungan kantor masing-masing, terutama yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Instruksi itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Solo, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu, 11 November 2026 itu diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.
"Mulai besok harus ada petugas memberikan contoh tertib pajak. Kita harus data mobil yang parkir di lingkungan kantor kita. Yang belum bayar pajak siapa, ditandai. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kantor masing-masing," tegas Taj Yasin. Kendaraan yang sudah membayar pajak rencananya diberi stiker atau apresiasi, sedangkan yang belum diminta segera melunasi kewajibannya.
Menurut Taj Yasin, gerakan tertib pajak harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sebelum mengajak masyarakat. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberi contoh terlebih dahulu agar ajakan membayar pajak lebih dipercaya publik.
"ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri," ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi menjelaskan PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut nilai piutang PKB yang belum tertagih di Jawa Tengah mencapai Rp3,1 triliun, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.
Masrofi menambahkan pendekatan berbasis kewilayahan penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan berperan aktif dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
"Kami ingin bersinergi dengan bupati, wali kota, dan jajarannya. Karena kami tidak akan bisa berbuat lebih banyak, sementara wilayah ada dalam kewenangan Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan tingkat desa," ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut juga diarahkan untuk menyamakan persepsi mengenai strategi penanganan piutang berbasis kewilayahan, memperkuat keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, serta menyusun rencana kerja sinergitas untuk 2027, termasuk optimalisasi opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sumber: ZonaPasar.com dan Mettanews.id
