Suarapantura.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi membentuk Desk Investasi di Jawa Tengah. Layanan baru ini diluncurkan di Semarang pada Rabu (11/11/2026), bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Desk Investasi dihadirkan untuk memangkas rantai birokrasi perizinan dan mempercepat realisasi penanaman modal di daerah. Layanan ini menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengurai hambatan investasi, mulai dari persoalan perizinan, kepastian lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.
"Kita berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah," ujar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Semarang, Rabu (11/11/2026).
Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatra Utara. Desk ini berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, dengan cakupan kerja meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Fokus utamanya adalah mengawal proyek-proyek investasi bernilai di atas Rp1 triliun.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik kehadiran layanan tersebut. Menurutnya, Desk Investasi dapat memperkuat kepastian berusaha sekaligus mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi investor di lapangan.
"Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi," kata Luthfi.
Sebagai langkah awal, BKPM menargetkan penyelesaian perizinan bagi 12 calon kawasan industri baru di Jawa Tengah paling lambat dalam 30 hari. Kedua belas kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.
Sejumlah proyek besar juga masuk dalam radar pengawalan, antara lain pembangunan industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan groundbreaking pada Desember 2026, rencana ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
Pemprov Jateng juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri, seperti pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun. Investasi tersebut menyerap 340.334 tenaga kerja dari 82.420 proyek. Khusus pada triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat Rp24 triliun, tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penyerapan 127.117 tenaga kerja. Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan.
Ke depan, Desk Investasi juga akan dikembangkan di Makassar dan Balikpapan.
Sumber: InvestorTrust, Espos.id
