Suarapantura.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (Kombat) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (12/11/2026). Mereka menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 naik menjadi minimal Rp3,7 juta.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Massa berasal dari berbagai serikat pekerja di sejumlah daerah, antara lain Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari Rembang dan Jepara. Mereka membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di depan gerbang Kantor Gubernur.
Ketua DPD SPN Jawa Tengah, Maksuri, mengatakan upah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga pekerja. Ia mencontohkan upah minimum di Jepara yang berada di kisaran Rp2,7 juta, yang menurutnya bahkan tidak cukup untuk pekerja lajang, apalagi yang sudah berkeluarga. “Minimal untuk UMP Rp3,7 juta,” kata Maksuri saat berorasi.
Selain besaran upah, massa juga menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 sebagai dasar penetapan upah minimum 2027. Menurut Maksuri, aturan tersebut membuat pengupahan cenderung stagnan dari tahun ke tahun sehingga Jawa Tengah makin tertinggal dari provinsi lain. Buruh meminta penetapan upah mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 serta hasil kajian kebutuhan hidup layak (KHL).
Pengurus SPN Rembang, Dalyadi, mendesak agar UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) segera ditetapkan dengan mengacu pada KHL. Ia menilai pemerintah lamban karena penetapan UMP dan UMSP menjadi syarat bagi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah sektoral kabupaten/kota, sementara waktunya sudah semakin mendesak.
Kekecewaan massa bertambah karena Gubernur Jawa Tengah tidak menemui mereka secara langsung. Menurut Dalyadi, kekecewaan itu bisa memicu aksi lanjutan yang lebih besar. Maksuri pun mengancam akan ada aksi besar-besaran, termasuk rencana orasi di tol Banyumanik dan tol Gayamsari, apabila Gubernur tidak segera mengundang perwakilan buruh untuk berdiskusi soal reformasi upah sebelum UMP, UMK, dan UMSK ditetapkan pada akhir November.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan Pemprov sudah menerima sejumlah usulan dari aliansi buruh. Sejauh ini, tiga aliansi buruh telah menyampaikan usulan terkait KHL agar kesenjangan upah antardaerah tidak terlalu tinggi. Ia berjanji Pemprov akan mencari solusi terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan buruh maupun pengusaha, meski ada batasan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam pengambilan kebijakan.
Iwanuddin menambahkan, Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara buruh dan pengusaha, dan hasil pembahasan itu akan dieksekusi sesuai arahan pemerintah pusat. Ia juga menilai upah di Jawa Tengah kompetitif sehingga menarik investor, didukung tenaga kerja terampil hasil pelatihan balai latihan kerja.
Sebagai gambaran, UMP Jawa Tengah 2026 berada di kisaran Rp2,3 juta, sementara KHL pada 2025 disebut telah mencapai sekitar Rp3,5 juta. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan buruh mendesak agar penetapan upah 2027 tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.
Sumber: DetikJateng, R2B Rembang.
