Suarapantura.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) tentang pelindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (12/11/2026).
Kesepakatan ini memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tata kelola penempatan, pelindungan, serta pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya. Ruang lingkupnya meliputi penyebaran informasi lowongan kerja di luar negeri, migrasi yang aman, pemetaan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan keterampilan, hingga dukungan layanan kesehatan.
Mukhtarudin menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pekerja migran mendapat pelindungan sejak tahap persiapan sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Tanah Air. Ia menyebut penandatanganan di Jawa Tengah ini menjadi yang pertama dilakukan kementeriannya bersama pemerintah provinsi.
“Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan pekerja migran kita, baik perlindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” ujar Mukhtarudin.
Salah satu wujud peningkatan kompetensi itu adalah program SMK Go Global, program prioritas Presiden Prabowo yang menyiapkan calon pekerja migran dengan keahlian dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja global. Hingga kini, sekitar 9.000 warga Jawa Tengah telah mendaftar program tersebut, melampaui target 8.000 peserta per daerah pada 2026 dan menjadi yang tertinggi secara nasional.
Secara nasional, program SMK Go Global menargetkan 32.000 peserta pada 2026 dan direncanakan meningkat menjadi 140.000 peserta pada 2027. Pelatihan ini gratis bagi masyarakat karena dibiayai APBN dan dilaksanakan balai-balai Kementerian P2MI bersama pemangku kepentingan terkait di daerah.
Gubernur Ahmad Luthfi menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah per Oktober 2026 tercatat sebanyak 64.449 orang, dengan daerah asal terbanyak Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas, serta negara tujuan terbesar Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Jawa Tengah tercatat sebagai pengirim pekerja migran terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.
Menurut Luthfi, masih ada pekerja migran yang menghadapi persoalan hukum hingga terlantar di luar negeri. Karena itu, Pemprov Jateng akan mendukung pelatihan bahasa, budaya, dan etika kerja agar para pekerja lebih siap sebelum berangkat. “MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” katanya.
Penandatanganan MoU turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sumber: Detikcom, HaloJepara
