Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Magelang tengah mengkaji wacana penguatan identitas ibu kota kabupaten melalui usulan perubahan nama Kota Mungkid menjadi Kota Borobudur. Gagasan tersebut dibahas dalam kegiatan Ruang Aspirasi Bupati yang digelar di Pendapa drh. Soepardi, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, pada Kamis (19/11/2026).
Kegiatan itu melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Borobudur. Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengatakan forum tersebut menjadi wadah dialog untuk menyampaikan gagasan, mengevaluasi pembangunan, serta menyerap aspirasi masyarakat terkait kebijakan strategis daerah.
Grengseng menegaskan, wacana perubahan nama ibu kota bukan berarti memindahkan pusat pemerintahan atau gedung perkantoran secara fisik. Pembahasan lebih mengarah pada penyesuaian penyebutan nama ibu kota beserta sejumlah alternatif penataan wilayah yang masih dikaji.
"Ini tidak memindah barang. Lokasinya tetap dan pilihan namanya yang ada pilihan alternatif. Kalau kemarin namanya Mungkid, Mungkid-nya tetap ada. Sekarang penyebutannya diganti Borobudur, hanya itu," kata Grengseng.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan maupun target waktu pengesahan. Pemerintah daerah masih membuka ruang masukan, termasuk harapan dan kekhawatiran masyarakat, sebelum mengambil keputusan.
Wakil Bupati Magelang Sahid menjelaskan, dalam kajian tersebut terdapat tiga alternatif yang menjadi bahan pembahasan. Alternatif pertama adalah perubahan nomenklatur Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten Borobudur. Alternatif kedua adalah penyesuaian batas administratif kecamatan melalui sejumlah opsi penggabungan wilayah, antara lain Kelurahan Sawitan, Mendut, Deyangan, dan Wanurejo ke Kecamatan Borobudur.
Alternatif ketiga adalah perluasan delineasi fungsional ibu kota dengan memasukkan Desa Borobudur tanpa mengubah batas administratif kecamatan, sekaligus mengusulkan perubahan nama Kota Mungkid menjadi Kota Borobudur.
Sahid menyebut gagasan penataan ibu kota didasari tiga landasan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Candi Borobudur dipandang sebagai memori kolektif sekaligus jati diri budaya masyarakat Magelang sejak masa Mataram Kuno.
Secara historis, ibu kota Kabupaten Magelang sebelumnya berada di Kota Magelang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, ibu kota kabupaten kemudian dipindahkan ke Kecamatan Mungkid dan diresmikan pada 22 Maret 1984. Setelah lebih dari empat dekade, pemerintah daerah memandang perlu mengkaji penguatan identitas kawasan ibu kota agar lebih terhubung dengan kawasan strategis Borobudur.
Kajian yang disusun bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dipaparkan Bappeda Kabupaten Magelang pada 29 September 2026 menunjukkan respons positif masyarakat. Sebanyak 67,5 persen masyarakat Kelurahan Sawitan setuju wilayahnya masuk Kecamatan Borobudur. Adapun tingkat penerimaan terhadap perubahan nama ibu kota menjadi Kota Borobudur mencapai 66,28 persen di Kelurahan Sawitan dan 71,14 persen di Kecamatan Borobudur.
Bupati Grengseng juga memastikan wacana tersebut tidak memengaruhi peringatan Hari Jadi Kota Mungkid. Menurut dia, peringatan hari jadi selama ini berkaitan dengan sejarah perpindahan ibu kota dari Kota Magelang ke wilayah Sawitan.
Sementara itu, data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magelang pada Januari hingga September 2026 mencapai 1.580.628 orang, terdiri atas 1.350.066 wisatawan domestik dan 230.562 wisatawan mancanegara. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan penguatan identitas kawasan ibu kota yang terintegrasi dengan potensi pariwisata Borobudur.
Sumber: Berita Magelang, Borobudur News, Bappeda Kabupaten Magelang.