Suarapantura.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta para Ketua Tim Program Keluarga Harapan (Katim PKH) se-Jawa Tengah memperkuat kerja terpadu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Arahan itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas ASN PPPK Katim PKH se-Jawa Tengah di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/11/2026).
“Karena program kita adalah pengentasan kemiskinan melalui jalan pemberdayaan, harus ada integrasi antar pilar, antarpendamping supaya semua program pengentasan kemiskinan bisa kita urus bersama-sama,” ujar Agus Jabo saat memberikan arahan.
Menurut Agus Jabo, kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi persoalan serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang atau 9,39 persen. Angka itu turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 dan 9,58 persen pada September 2024, tetapi masih perlu terus ditekan melalui penanganan yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Agus Jabo menegaskan seluruh pilar dan pendamping sosial harus bergerak bersama tanpa sekat antarprogram. “Semangat pengentasan dari atas ke bawah harus integrated,” katanya. Kesamaan pemahaman terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial menjadi landasan kerja terpadu tersebut.
Sejumlah agenda prioritas perlu disinergikan, mulai dari pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima bantuan, penguatan perlindungan sosial agar bantuan lebih tepat sasaran, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Selain perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga harus diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan mitra swasta. Agus Jabo mencontohkan pengembangan desa pemberdayaan di Kabupaten Klaten yang bekerja sama dengan Sari Roti serta Desa Kalisalak di Kabupaten Banyumas yang menjalin kemitraan dengan perusahaan eksportir PT Out of Asia. Kemitraan semacam itu dinilai membuka peluang bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha, dan secara bertahap mencapai kemandirian.
Agus Jabo juga meminta para Katim PKH mengubah pola pikir dan orientasi kerja. Tugas pendampingan tidak boleh hanya berfokus pada administrasi maupun penyaluran bantuan sosial. “Katim PKH Jawa Tengah harus menjadi contoh pengentasan kemiskinan secara konkret,” tegasnya. Para Katim PKH diharapkan menjadi penggerak perubahan sekaligus memberi contoh nyata kepada para pendamping di wilayah masing-masing, termasuk dalam mendorong KPM keluar dari kemiskinan ekstrem.
Dalam kegiatan itu, Agus Jabo bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto menggelar dialog interaktif dengan para Katim PKH. Dialog membahas berbagai persoalan pendampingan di lapangan sekaligus menggali solusi untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan berada di bawah lima persen pada 2029. Melalui penguatan kapasitas ini, Kementerian Sosial mendorong Katim PKH tidak hanya menjadi pelaksana program perlindungan sosial, tetapi juga motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Hasil akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaan di tingkat desa dan kecamatan, tempat para pendamping PKH bekerja setiap hari.
Berita ini disusun berdasarkan laporan kumparan, JournalArta, dan Jurnal Patroli News, serta data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.