Suarapantura.com - Komisi VI DPR RI menyoroti tingginya angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Tengah saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Semarang, Jumat (20/11/2026). Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo itu mengusung tema pengembangan agrowisata dan evaluasi penanganan karhutla di Jawa Tengah.
Dalam paparan Perum Perhutani, sepanjang 2026 hingga Oktober tercatat 1.289 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.001,67 hektare dan kerugian sebesar Rp15,78 miliar. Khusus di Jawa Tengah, tercatat 356 kejadian kebakaran yang menghanguskan 1.886,01 hektare lahan dengan kerugian mencapai Rp4,6 miliar.
Kerusakan terluas terjadi pada vegetasi rimba campur seluas 2.858,05 hektare, disusul tanaman jati seluas 847,60 hektare dan pinus 767,51 hektare. Angka tersebut menjadi dasar Komisi VI DPR RI meminta Perhutani memperkuat pencegahan kebakaran yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan.
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menilai, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi kunci dalam mencegah karhutla. Menurut dia, penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam, meski Perhutani telah melibatkan 24.107 personel Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam regu pemadam.
"Bagaimana kerja sama antara pengelola kawasan dengan masyarakat di kawasan hutan itu?" ujar Achmad. Ia menilai, selama ini masyarakat cenderung menganggap kebakaran hutan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah.
Achmad menekankan pentingnya memberikan manfaat ekonomi dari kawasan hutan bagi warga yang tinggal di sekitarnya, agar warga memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian hutan. Dengan keterikatan ekonomi itu, masyarakat diyakini dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi kawasan hutan dan mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI lainnya, GM Totok Hedi Santosa, mendorong Perhutani menjadikan perdagangan karbon sebagai salah satu fokus pengelolaan hutan. Ia menegaskan pengelolaan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi dari pemanfaatan kayu dan pengembangan agrowisata, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan.
Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handoko menyatakan komitmen perusahaan untuk membuka informasi mengenai strategi pengembangan usaha berbasis kawasan hutan serta kesiapan pengendalian risiko di lapangan. Perhutani menyiapkan peta jalan pengembangan agrowisata melalui optimalisasi aset perusahaan, pola kemitraan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, serta penguatan sinergi antar-BUMN bersama PTPN III.
"Forum pengawasan ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi Perhutani untuk menjelaskan peta jalan pengembangan agrowisata melalui optimalisasi aset perusahaan, pola kemitraan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, serta penguatan sinergi antar-BUMN bersama PTPN III," ungkap Tio Handoko.
Dalam aspek pengendalian karhutla, Perhutani menyatakan terus memperkuat sistem deteksi dini, kesiapsiagaan personel, serta sinergi operasional bersama pemangku kepentingan di daerah. Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri Inspektur Badan Pengaturan BUMN Rachman Ferry Isfianto, Director of PSO Stakeholder Management Danantara Asset Management Zuryati Simbolon, serta Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Denaldy Mulino Mauna.
Sumber: Perhutani, DPR RI, xfakta.com