SuaraPantura.com - Dalam rancangan Raperda APBD tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang akan anggarkan 39,6 miliar untuk menangani proyek infrastruktur terutama di sektor jalan.
Mengingat infrastruktur terutama jalan masih menjadi prioritas Pemerintah Daerah dengan harapan mampu meningkatkan angka jalan yang mantap di Kabupaten Pemalang, dalam upaya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan bahwa infrastruktur masih jadi hal utama yang direncanakan dalam rencana pembentukan Raperda APBD 2024.
Mengingat saat ini kondisi jalan di Kabupaten Pemalang sebanyak 58,31 persen kondisi baik, dan 10,57 persen kondisi sedang, serta 10,83 persen rusak sedang, serta sebanyak 20,30 persen jalan rusak berat.
"Kita masih punya banyak PR terutama perbaikan infrastruktur jalan di tahun depan, jadi untuk penanganan direncanakan anggaran Rp39.695.155.000 untuk jalan penanganan jalan rusak ringan dan berat yang dikalkulasikan sebesar 31,13 persen atau 238,33 kilo meter. Walaupun tidak seluruhnya bisa kita selesaikan di tahun ini," ucapnya.
Selain itu, dalam penanganan isu strategis yaitu kemiskinan ekstrem dan stunting Pemkab akan mengajak kerjasama Baznas Provinsi dan CSR atau perusahaan swasta untuk bersinergi.
"Nantinya baznas akan membantu dengan alokasi anggaran hibah yang digunakan untuk pelatihan kerja, dan disalurkan ke perusahaan/CSR lokal agar tenaga kerja terserap", ujarnya
Disinggung terkait penataan ASN, Mansur Hidayat menegaskan dirinya akan menggunakan sistem Merit terbuka untuk penempatan PNS dalam jabatan dengan prinsip kualifikasi, kompetensi, kinerja serta rekam jejak disiplin mereka untuk mendapatkan sumber daya manusia, pegawai negri sipil (SDM PNS) yang mumpuni di seluruh OPD yang masih memiliki kekosongan jabatan .
"Pasti seluruh pandangan fraksi kemarin akan jadi catatan kami untuk pembentukan Raperda APBD 2024. Di mana anggaran ini sangat menentukan jalannya seluruh program prioritas Pemkab Pemalang dari penanganan infrastruktur jalan, stunting, kemiskinan ekstrem dan penataan ASN yang saat ini menjadi sorotan utama mengingat banyaknya kekosongan," terangnya.***
(Abimanyu)
