SuaraPantura.com - Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Pemalang, angkat suara terkait statemen ketua DPRD mengenai permasalahan bantuan keuangan untuk partai politik (Banpol).
Bantuan keuangan untuk partai politik (Banpol) yang bersumber dari keuangan APBD tersebut sempat di keluhkan Ketua Dewan Tatang Kirana. Pasalnya, untuk tahun 2023 yang mustinya sebesar Rp 3000/suara, namun yang hanya di cairkan hanya sebesar RP. 1.875. / suara.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Bambang Haryono melalui Kepala Bidang politik dalam negri (Poldagri) Ario Ardhi Hagono saat ditemui redaksi pada Selasa, 16 Mei 2023 mengatakan permasalahan tersebut hanyalah miss komunikasi karena tahun ini belum ada pencairan anggaran bantuan partai politik.
"Menurut kami apa yang di sampaikan oleh Ketua DPRD itu tidak benar karena tahun 2023 ini baru akan ada pencairan bantuan untuk partai politik di bulan mei ini, kok sudah ada muncul nilai RP. 1875/suara. itu darimana sumbernya", ujarnya.
Kabid Poldagri mengungkapkan bahwasanya untuk anggaran tahun 2023 telah di tetapkan pada akhir bukan Desember 2022, setelah itu di bulan januari 2023 surat keputusan Gubernur Jawa Tengah baru turun, terkait persetujuan kenaikan banpol dari RP 1500/suara menjadi 3000/suara.
"Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pemalang nomor 422.24 tahun 2023 tentang bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2023, dan SK gubernur juga baru turun di bulan januari tahun 2023, pada saat APBD yang sudah di gedok di tetapkan pada bulan Desember, semestinya harus mengetahui hal itu biar tidak miss komunikasi", terangnya.
Menanggapi hal demikian badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Pemalang, setelah berkordinasi dengan berbagai pihak berinsiatif akan mencairkan bantuan untuk partai politik menjadi dua tahap agar tidak melanggar aturan yang ada.
"Namun demikian setelah kami berkordinasi dengan berbagai pihak dan hasilnya akan kami salurkan menjadi 2 tahap, yakni dibulan mei sebesar RP. 1500/suara dan tahap dua bulan September sebesar RP. 1500/suara, jadi total 3000/suara", tegasnya.
Kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pemalang memastikan di tahun 2024, bantuan untuk partai politik sudah final sebesar RP 3000/ suara,
"Dan perlu di ketahui kami sudah pastikan di tahun 2024 bantuan untuk partai politik sudah dipastikan genap sebesar RP. 3000/suara tanpa ada lagi termin", imbuhnya.
Sekedar informasi, bantuan tersebut akan di berikan sedikitnya kepada 7 parpol yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem) dengan nilai per suara yaitu Rp. 3000 dengan mekanisme 2 tahap.
Dari 7 partai terdapat suara sebanyak 622,610 hasil pemilu tahun 2019-2024 di kali 1500 = RP.933,915,000 rupiah dan akan naiki menjadi dua kali lipat, dengan rincian 622.610 × 3000= RP. 1,867,830,000 rupiah.
Dengan rincian penggunaan bantuan tersebut minimal 60% digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya 40 % untuk sekretariat partai politik.***(Abimanyu)
