SuaraPantura.com - Berikut ini adalah harta kekayaan Ajeng Triyani yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK RI.
Dengan mengetahui LHKPN pejabat, diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengungkapkan adanya pelanggaran maupun ketidak sesuaian pelaporan.
Ajeng Triyani secara resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang menggantikan Subur Musoleh. Ia diucap sumpah untuk jabatannya pada 27 Juni tahun 2022.
Nah berikut ini adalah harta kekayaan Ajeng Triyani Wakil Ketua DPRD Pemalang :
Dalam LHKPN yang Ia laporkan terakhir, tercatat tanggal penyampaiannya yakni 23 Februari 2023 untuk periodik pelapiran tahun 2022.
Ajeng Triyani mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp. 650.000.000.
Jumlah tanah dan bangunan tersebut terdiri dari Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/108 m2 di Kabupaten Pemalang yang diperoleh dari Warisan senilai Rp. 300.000.000 dan sebidang Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/340 m2 di Kabupaten Pemalang, yang merupakan hasil sendiri senilai Rp. 350.000.000.
Sementara untuk kepemilikan alat transportasi dan mesin, Ajeng Triyani mencatatkan sebesar Rp. 203.500.000.
Jumlah tersebut terdiri dari kepemilikan :
- MITSUBISHI MOBIL BARANG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000,
- ISUZU PANTHER MINI BUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000,
- MOTOR, HONDA VARIO NCI 1A3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
- MOTOR, SUZUKI UD 110 EE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000 .
Sementara untuk kepemilikan kas dan setara kas, Ajeng Triyani mencatat memikiki kas dan setara kas senilai Rp. 18.293.133.
Sementara untuk hutang, Ajeng Triyani mencatatkan kepemilikan hutang yang cukup besar yakni Rp. 637.143.066.
Sehingga total harta kekayaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Prmalang Ajeng Triyani sebesar Rp. 234.650.067.
Sementara iti terkait LHKPN, Ketua KPK RI, Firli Bahuri juga pernah menyampaikan bahwa 95 persen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan para pejabat tidak jujur atau akurat.
Firli menyebut masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan asetnya.
"Ketidakpatuhan baru satu masalah. #KPK juga sudah mengungkapkan 95% data #LHKPN tidak akurat. Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka. Mulai tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain, ada saja yang mereka sembunyikan," tulis Firli dalam cuitan di Twitter-nya mellui akun @firlibahuri, pada tahun 2021 silam.
Maka dari itu masyarakat diminta ikut mengawasi fan aktif melaporkan sesuai dengan temuan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.***
