SuaraPantura.com - Berikut ini adalah harta kekayaan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Nur Afna Istiqomah.
Nur Afna merupakan anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Nur Afna Istiqomah mencatatkan laporan terakhirnya yakni yang dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2023 untuk periodik 2022.
Dalam laporan yang dibuatnya, total harta kekayaannya adalah Rp. 4.613.756.029.
Jumlah tersebut terdiri dari kepemilikan harta dikurangi jumlah hutangnya.
Untuk data harta tanah dan bangunan, Nur Afna mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp. 3.385.000.000, yang terdiri dari :
1. Tanah Seluas 465 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp.275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/80 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 765.000.000
3. Tanah Seluas 1772 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp.80.000.000
4. Tanah Seluas 3332 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp.615.000.000
5. Tanah Seluas 7000 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/675 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 1775 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp.150.000.000
Sementara untuk data harta dari alat transportasi dan mesin, Nur Afna mencatatkan kepemilikannya senilai Rp.505.000.000 yang terdiri dari :
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOBIL, NISSAN NAVARA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.180.000.000
Untuk data harta bergerak lainnya, Nur Afna mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp. 245.000.000
Sedangkan untuk kas dan setara kas, Nur Afna mencatatkan kepemilikan kas dan setara kas hanya senilai Rp.51.000.000. dan jumlah harta lainnya sebesar Rp. 650.000.000.
Sementara untuk kepemilikan hutang, Nur Afna memiliki hutang senilai Rp. 222.243.971.
Sementara itu terkait LHKPN, Ketua KPK RI, Firli Bahuri juga pernah menyampaikan bahwa 95 persen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan para pejabat tidak jujur atau akurat.
Firli menyebut masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan asetnya.
"Ketidakpatuhan baru satu masalah. #KPK juga sudah mengungkapkan 95% data #LHKPN tidak akurat. Banyak penyelenggara negara tidak jujur melaporkan harta kekayaan mereka. Mulai tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain, ada saja yang mereka sembunyikan," tulis Firli dalam cuitan di Twitter-nya mellui akun @firlibahuri, pada tahun 2021 silam.
Maka dari itu masyarakat diminta ikut mengawasi dan aktif melaporkan sesuai dengan temuan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.***
