Suarapantura.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan kembali menuai sorotan tajam setelah viral temuan ulat dan telur belatung di menu sayur yang dibagikan kepada siswa di wilayah Kecamatan Kedungpring. Kasus ini memicu kemarahan sekaligus kekhawatiran para wali murid terkait kualitas dan pengawasan program makan gratis tersebut.
Video menu MBG yang diduga dipenuhi belatung ramai beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan publik. Banyak orang tua mulai mempertanyakan standar kebersihan makanan yang setiap hari dikonsumsi anak-anak mereka di sekolah.
Salah satu wali murid, Ibu M, warga Kelurahan Sidoharjo, mengaku kecewa setelah melihat video viral tersebut. Menurutnya, persoalan dalam program MBG bukan pertama kali terjadi di Lamongan.

“Saya sudah melihat video menu MBG yang di sayurnya ada ulat dan telur belatung. Jujur sebagai orang tua jadi khawatir,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Ia juga mengingatkan publik soal kasus dugaan keracunan massal yang sempat menimpa sejumlah siswa SMA Negeri 2 Lamongan pada 2025 lalu setelah mengonsumsi menu serupa. Rentetan kasus itu membuat sebagian orang tua mulai kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan program MBG.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi makanan gratis tersebut, terutama terkait pengawasan terhadap pihak penyedia makanan.
“Kalau memang anggarannya Rp15 ribu per anak, lebih baik diberikan langsung ke wali murid saja. Orang tua pasti bisa menyediakan makanan yang lebih bersih dan sesuai kebutuhan anak,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar dana MBG dialihkan untuk membantu biaya pendidikan siswa, seperti pembayaran SPP atau kebutuhan sekolah lainnya.
“Daripada terus bermasalah, lebih baik anggarannya dipakai untuk biaya sekolah supaya benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga,” tambahnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait maupun penyedia program MBG di Lamongan mengenai langkah evaluasi maupun investigasi atas viralnya temuan menu berbelatung tersebut. Kasus ini pun kembali memunculkan kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.