Gibran Diisukan Mundur, Herawansyah Sodorkan Dasco sebagai Pengganti dan Usul Kader PWI Masuk BUMN!

Suarapantura.com - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan spekulasi mengenai figur yang berpotensi mengisi kursi orang nomor dua di pemerintahan. Salah satu nama yang mulai disodorkan dalam perbincangan tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad.

Nama Dasco muncul dalam tulisan opini Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI., berjudul Selamat Datang Wakil Presiden Pengganti Gibran, Rabu (11/11/2026).

Dalam tulisannya, Herawansyah menilai pengalaman Dasco di parlemen serta kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi modal yang patut dipertimbangkan apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.

Dasco yang merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI dinilai memiliki pengalaman dalam dinamika politik nasional. Namun, pandangan tersebut merupakan usulan Herawansyah dan bukan pencalonan resmi maupun keputusan politik partai.

Herawansyah mengawali pandangannya dengan menyebut bahwa politik selalu menyediakan ruang bagi kejutan. Menurutnya, wacana pengunduran diri Gibran, apabila benar-benar terjadi, bukan sekadar pergantian figur, melainkan berpotensi membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai Gibran menghadapi dua pilihan, yakni bertahan atau mengundurkan diri. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi politik, hukum, dan pemerintahan yang tidak sederhana.

Jika tetap bertahan, Herawansyah menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi perhatian publik. Di antaranya polemik ijazah, aspirasi kelompok masyarakat yang menginginkan Gibran mundur, serta isu dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kekuasaan.

Herawansyah menekankan bahwa setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Siapa pun yang disebut atau diduga terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian karena jabatan, hubungan keluarga, ataupun pengaruh politik.

“Dalam situasi seperti ini, kepentingan pemerintahan dan stabilitas nasional semestinya ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan jabatan,” demikian salah satu gagasan yang disampaikan Herawansyah.

Dasco Dinilai Punya Modal Politik

Jika posisi Wakil Presiden benar-benar kosong, Herawansyah menilai Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki popularitas atau dukungan partai politik.

Menurutnya, calon pengganti harus mempunyai pengalaman mengelola komunikasi politik, memahami birokrasi, mampu membangun koordinasi lintas lembaga, serta mengerti keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, Herawansyah menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak diperbincangkan.

Ia menilai pengalaman Dasco di parlemen dan posisinya dalam Partai Gerindra dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Meski demikian, Herawansyah mengingatkan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak bisa hanya ditentukan melalui dukungan politik atau kesepakatan elite. Prosesnya harus mengikuti mekanisme konstitusional.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, setiap wacana pengganti tetap harus tunduk pada prosedur tersebut.

Herawansyah Usul Kader PWI Masuk Pemerintahan dan BUMN

Selain membahas kemungkinan pengganti Gibran, Herawansyah juga menyoroti masa depan organisasi pers dan kesejahteraan wartawan.

Sebagai anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, ia menilai organisasi wartawan tersebut menghadapi tantangan besar, mulai dari dinamika internal, konsolidasi kepemimpinan, hingga persoalan ekonomi perusahaan media dan kesejahteraan insan pers.

Herawansyah menilai pemerintah perlu memperkuat ekosistem pers nasional melalui kebijakan yang mendukung profesionalisme, perlindungan wartawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan perusahaan media.

Dalam tulisannya, ia juga mengemukakan sejumlah gagasan mengenai keterlibatan kalangan profesional pers di lingkungan pemerintahan.

Salah satunya adalah penguatan sektor komunikasi dan digitalisasi dengan melibatkan figur yang memahami dunia media. Ia menyebut nama Angga Raka Prabowo dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir sebagai figur yang dapat menjadi bagian dari pembahasan tersebut.

Herawansyah juga menyebut Timbo Siahaan sebagai salah satu nama yang menurutnya dapat dipertimbangkan untuk posisi wakil menteri di sektor transportasi, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme seleksi.

Gagasan lainnya menyangkut keterlibatan kalangan profesional pers dalam badan usaha milik negara (BUMN). Herawansyah menilai sumber daya manusia dari lingkungan pers berpotensi berkontribusi pada posisi strategis, seperti komisaris, dewan pengawas, maupun direktur.

Bahkan, ia mengemukakan usulan agar hingga 14 orang dari unsur pengurus PWI Pusat dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis di BUMN.

Usulan tersebut tentu menjadi gagasan yang perlu dikaji lebih jauh. Penempatan pejabat di perusahaan negara semestinya tetap didasarkan pada kompetensi, integritas, profesionalisme, kebutuhan perusahaan, dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena keanggotaan organisasi.

Jabatan Bukan Sekadar Akses Kekuasaan

Herawansyah pada akhirnya mengingatkan bahwa wacana pergantian Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara.

Menurutnya, siapa pun yang nantinya mengisi posisi tersebut harus melalui proses konstitusional dan memperoleh legitimasi sesuai aturan hukum.

Hal serupa berlaku bagi organisasi pers. Kedekatan dengan kekuasaan, menurutnya, tidak boleh menjadi tujuan utama perjuangan organisasi. Independensi, profesionalisme, kesejahteraan wartawan, dan fungsi kontrol sosial harus tetap dijaga.

Ia berharap dinamika politik dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memperbaiki ekosistem demokrasi dan pers nasional.

Sebab, kekuasaan dapat berganti, tetapi tanggung jawab menjaga kepentingan rakyat, demokrasi, dan kebebasan pers harus tetap menjadi komitmen bersama.