gibran rakabuming raka. Foto: Ist
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengajuan tersebut dipicu polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan sejumlah anggota DPR, khususnya terkait persyaratan pencalonan dalam Pemilu 2024.
Usulan HMP disampaikan dalam rapat bersama antara perwakilan anggota pengusul dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustofa, mengungkapkan bahwa jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.
Delapan fraksi yang memiliki anggota pengusul HMP tersebut terdiri atas:
14 anggota Fraksi PDI Perjuangan;
11 anggota Fraksi Partai Golkar;
11 anggota Fraksi Gerindra;
19 anggota Fraksi NasDem;
18 anggota Fraksi PKB;
28 anggota Fraksi PKS;
1 anggota Fraksi PAN;
18 anggota Fraksi Demokrat.
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Salah satu tahapan yang direncanakan adalah membawa usulan HMP tersebut ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Dengan masuknya usulan dari 120 anggota lintas delapan fraksi, polemik mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden kini memasuki babak politik dan konstitusional yang lebih serius.
Namun, pengajuan HMP belum berarti Gibran otomatis dimakzulkan. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti tahapan dan persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
