ilustrasi gedung bank kalbar. Foto: Ist
Suarapantura.com – Dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar memasuki babak serius. Perkara yang kini ditangani Polda Kalimantan Barat telah naik ke tahap penyidikan. Di tengah proses hukum tersebut, DPRD Kalimantan Barat mendesak agar sistem pengawasan internal bank milik pemerintah daerah itu ikut dibongkar dan dievaluasi secara menyeluruh.
Sorotan tidak hanya tertuju pada dugaan penyimpangan pencairan kredit, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang seharusnya memastikan setiap pengajuan KUR sesuai prosedur dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalbar, Usmandy, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang ditangani Polda Kalimantan Barat. Namun, ia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan transparan, tanpa merugikan masyarakat yang menjadi nasabah maupun penerima manfaat program KUR.
"Kita tentu menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas, objektif, dan transparan tanpa merugikan nasabah," kata Usmandy, Kamis (12/11/2026).
Menurut Usmandy, sebagai bank milik daerah, Bank Kalbar memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dugaan fraud yang mencuat harus menjadi peringatan bagi manajemen untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran kredit, termasuk efektivitas pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Apalagi, KUR merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika penyalurannya diselewengkan, tujuan program untuk memperluas akses permodalan masyarakat bisa terganggu.
"Sebagai bank milik daerah, masyarakat tentu tetap menaruh harapan besar agar Bank Kalbar dapat menjaga amanah ini dengan baik. Apalagi program KUR merupakan instrumen yang sangat baik dan dibutuhkan untuk membantu permodalan pelaku UMKM kita," ujarnya.
Usmandy juga mengingatkan agar dugaan penyimpangan tersebut tidak berujung pada pembatasan akses KUR bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Menurutnya, pembenahan harus diarahkan pada sistem pengelolaan dan pengawasan, bukan justru menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pembiayaan.
"Karena itu, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola dan pengawasan diperkuat, penyaluran KUR kepada masyarakat yang berhak tetap berjalan lancar, dan ke depan Bank Kalbar bisa berbenah serta tumbuh lebih sehat," tuturnya.
Identitas Mahasiswa Diduga Digunakan untuk Pengajuan KUR
Di sisi lain, dugaan fraud penyaluran KUR Bank Kalbar kini telah meningkat ke tahap penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat.
Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan penghitungan terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan dari dugaan penyimpangan tersebut.
Perkara ini turut menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan penggunaan identitas masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk pengajuan kredit KUR tanpa sepengetahuan pemilik identitas.
Selain itu, beredar dugaan keterlibatan oknum internal bank berinisial GER dalam pembagian dana kredit yang dipersoalkan.
Apabila dugaan penggunaan identitas tanpa persetujuan tersebut terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut prosedur penyaluran kredit. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat sejak pengajuan hingga pencairan kredit.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Belum ada kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
"Kami dan masyarakat menunggu proses hukum berjalan transparan sekaligus langkah pembenahan manajemen Bank Kalbar untuk menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Usmandy.
Manajemen Bank Kalbar Ditunggu Penjelasannya
Perkembangan penyidikan ini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada langkah Polda Kalimantan Barat, tetapi juga pada tanggung jawab manajemen Bank Kalbar.
Sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab, mulai dari bagaimana proses verifikasi identitas calon debitur dilakukan, siapa yang menyetujui pengajuan kredit, bagaimana dana dicairkan, hingga sejauh mana pengawasan internal berjalan.
Jika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian, evaluasi tidak cukup berhenti pada individu yang diduga terlibat. Manajemen juga perlu menjelaskan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Di sisi lain, Bank Kalbar perlu memastikan masyarakat yang identitasnya diduga digunakan tanpa persetujuan memperoleh perlindungan dan penanganan yang semestinya.
Publik kini menunggu dua hal: kejelasan proses hukum di Polda Kalbar dan keterbukaan manajemen Bank Kalbar dalam menjelaskan dugaan penyimpangan penyaluran KUR tersebut.
Catatan: Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.
