Suarapantura.com - Nama Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu kini masuk dalam perbincangan mengenai sosok yang berpeluang mengisi kursi RI-2.
Puan bukan figur baru dalam panggung politik nasional. Ia memiliki pengalaman panjang di parlemen, pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta kini memimpin DPR RI untuk periode kedua.
Rekam jejak tersebut membuat namanya ikut diperhitungkan dalam dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran.
Namun, apakah Puan benar-benar berpeluang menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto?
Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi yang menyatakan Puan telah ditetapkan sebagai calon. Namanya masih berada dalam ranah pembicaraan dan spekulasi politik, sementara keputusan mengenai calon pengganti berada dalam mekanisme konstitusional.
Putri Megawati dan Cucu Bung Karno
Puan Maharani lahir di Jakarta pada 6 September 1973. Ia merupakan putri Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, sekaligus cucu Presiden pertama RI Soekarno.
Latar belakang keluarga politik tersebut membuat Puan tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dinamika pemerintahan dan perjuangan politik nasional.
Meski demikian, perjalanan politiknya tidak hanya bertumpu pada nama besar keluarga. Puan membangun karier melalui berbagai posisi di internal PDI Perjuangan dan lembaga negara.
Dalam riwayat pendidikan yang tercantum di laman resmi DPR RI, Puan menempuh pendidikan di lingkungan Perguruan Cikini sebelum menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia pada 1997.
Sejak awal 2000-an, Puan mulai aktif dalam kegiatan organisasi. Ia tercatat pernah menjadi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sebelum menempati sejumlah jabatan strategis di DPP PDI Perjuangan.
Dari Anggota DPR hingga Menko PMK
Karier politik Puan di parlemen dimulai pada Pemilu 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Di DPR, Puan pernah bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, dan BUMN. Ia kemudian bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, komunikasi, dan informatika.
Di internal Fraksi PDI Perjuangan, Puan juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi pada periode 2012–2014.
Kariernya kemudian berlanjut ke pemerintahan. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Puan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja.
Puan menjabat posisi tersebut hingga 2019. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Menko PMK.
Pengalaman di pemerintahan itu menjadi bagian penting dalam perjalanan politiknya sebelum kembali ke parlemen.
Dua Periode Memimpin DPR RI
Pada 2019, Puan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI.
Ia memimpin lembaga legislatif tersebut pada periode 2019–2024. Setelah Pemilu 2024, Puan kembali dipercaya menduduki jabatan Ketua DPR untuk periode 2024–2029.
Posisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu figur penting dalam hubungan antara parlemen, partai politik, dan pemerintah.
Sebagai Ketua DPR, Puan berada di lingkungan pimpinan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Di luar jabatan parlemen, Puan juga memiliki posisi penting di PDI Perjuangan. Ia merupakan salah satu tokoh utama partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Kombinasi pengalaman di pemerintahan, parlemen, dan organisasi partai menjadi bagian dari rekam jejak yang membuat namanya kembali diperbincangkan dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.
Nama Puan Masuk Perbincangan Pengganti Gibran
Spekulasi mengenai Puan sebagai calon pengganti Gibran semakin mendapat perhatian setelah sejumlah nama mulai dibicarakan menyusul pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden tersebut.
ABC News Indonesia pada 12 November 2026 menyebut Puan sebagai salah satu figur yang masuk dalam perbincangan pengganti Gibran. Selain Puan, nama Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono juga disebut dalam dinamika tersebut.
Puan dinilai menarik untuk diperbincangkan karena posisinya sebagai Ketua DPR sekaligus tokoh PDI Perjuangan. Partai tersebut bukan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, tetapi juga tidak menyatakan diri sebagai oposisi.
Hubungan politik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto turut menjadi salah satu konteks yang diperhatikan dalam pembahasan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Jumat (13/11/2026) menyampaikan pandangannya mengenai kriteria sosok ideal untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Said menyebut calon ideal dapat berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan dari kelompok terbesar. Figur tersebut juga perlu memiliki pengalaman pemerintahan, kemampuan memahami arah kepemimpinan Presiden, serta tidak menciptakan pusat kekuasaan yang bersaing dengan kepala negara.
Meski tidak secara langsung menyebut nama Puan sebagai calon, pernyataan Said mengenai pentingnya kekuatan politik di parlemen membuat pembicaraan mengenai Ketua DPR tersebut semakin relevan.
Said juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Pilihan tersebut dapat berasal dari partai koalisi, luar koalisi, maupun kalangan profesional dan nonpolitik.
Dengan demikian, pernyataan Said merupakan pandangan mengenai kriteria calon, bukan pengumuman resmi pencalonan Puan.
Kursi RI-2 dan Mekanisme Konstitusi
Peluang Puan untuk masuk dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap bergantung pada mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Artinya, Puan tidak otomatis dapat menduduki kursi RI-2 hanya karena memiliki jabatan Ketua DPR atau berasal dari partai politik besar. Ia harus terlebih dahulu masuk dalam dua nama yang diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan menjalankan proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Di sinilah dinamika politik antara pemerintah, partai-partai di parlemen, dan pimpinan lembaga negara menjadi penting. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan calon, sementara keputusan akhir berada pada MPR melalui mekanisme pemilihan.
Puan, Dasco, dan Perebutan Perhatian di Bursa RI-2
Munculnya nama Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak hanya berkutat pada satu figur atau satu kelompok politik.
Puan memiliki rekam jejak sebagai mantan Menko PMK dan Ketua DPR dua periode. Sementara Dasco merupakan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Keduanya memiliki latar belakang dan posisi politik yang berbeda. Namun, nama mereka sama-sama masuk dalam pemberitaan mengenai kemungkinan pengisian kursi Wakil Presiden.
Bagi Puan, pembicaraan tersebut kembali menempatkannya dalam sorotan politik nasional, bukan hanya sebagai putri Megawati atau Ketua DPR, melainkan juga sebagai salah satu tokoh yang namanya dikaitkan dengan bursa pengganti Gibran.
Meski demikian, sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menetapkan Puan sebagai calon Wakil Presiden.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR. Apakah Puan Maharani akan masuk dalam daftar tersebut, atau justru muncul figur lain dari koalisi maupun kalangan profesional?
Jawabannya masih menunggu proses politik dan konstitusional yang akan berlangsung setelah pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan.
