Profil Sufmi Dasco Ahmad: Dari Wakil Ketua DPR ke Bursa Calon Wakil Presiden
Sabila JP•
Nasional
Prabowo Subianto dan Sufmi Dasco Ahmad di Rakornas Partai Gerindra pada Desember 2023 lalu. (Foto: Tempo/M Taufan Rengganis)
Suarapantura.com - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta politik nasional. Di tengah proses pengisian kursi RI-2, nama Sufmi Dasco Ahmad ikut menjadi perhatian setelah sebelumnya beredar spekulasi yang menyebut politikus Partai Gerindra itu berpeluang menggantikan Gibran.
Dasco bukan figur baru dalam lingkaran kekuasaan. Ia merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Kedua posisi tersebut menempatkannya di persimpangan penting antara kekuatan politik partai dan dinamika parlemen.
Namun, apakah Dasco benar-benar masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran?
Hingga kini belum ada pengumuman resmi yang menetapkan dirinya sebagai kandidat. Bahkan, Dasco sebelumnya secara terbuka membantah kabar pencalonan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.
Meski demikian, perkembangan politik setelah pengunduran diri Gibran membuat profil dan rekam jejak Dasco kembali menarik untuk dicermati.
Dari Dunia Usaha dan Hukum ke Panggung Politik
Sufmi Dasco Ahmad lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Sebelum dikenal sebagai salah satu tokoh penting Partai Gerindra, Dasco memiliki pengalaman di dunia usaha dan hukum.
Berdasarkan riwayat hidup yang tercantum dalam profil anggota DPR RI, Dasco menempuh pendidikan di Fakultas Elektro Universitas Pancasila. Ia kemudian melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Jakarta dan Universitas Islam Jakarta, sebelum meraih gelar doktor dari Universitas Islam Bandung.
Pengalaman profesionalnya juga mencakup jabatan direktur di sejumlah perusahaan serta senior partner di Vendetta Law Firm.
Latar belakang tersebut menjadi bagian dari perjalanan Dasco sebelum masuk ke dunia politik nasional.
Namanya mulai semakin dikenal setelah ikut membangun Partai Gerindra sejak 2008. Di partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu, Dasco menempati sejumlah posisi strategis hingga dipercaya menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Empat Periode di Parlemen dan Posisi Strategis Gerindra
Dasco pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Banten III. Pada periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Pada 2019, Dasco dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI. Posisi tersebut kembali dipertahankannya untuk periode 2024–2029.
Di parlemen, jabatan Wakil Ketua DPR membuat Dasco berada dalam struktur pimpinan lembaga legislatif. Sementara di internal Gerindra, posisinya sebagai Ketua Harian DPP memberikan tanggung jawab penting dalam aktivitas dan konsolidasi organisasi partai.
Kombinasi jabatan di parlemen dan partai inilah yang membuat Dasco menjadi salah satu figur berpengaruh dalam dinamika politik nasional.
Dalam sejumlah momentum politik, Dasco juga kerap tampil menyampaikan sikap maupun penjelasan terkait langkah DPR dan perkembangan komunikasi politik di lingkungan pemerintahan.
Spekulasi mengenai Dasco sebagai calon pengganti Gibran bukan muncul tanpa konteks. Namanya sempat disebut oleh sejumlah pihak ketika polemik hukum dan politik yang menyangkut posisi Gibran berkembang.
Salah satu pandangan datang dari pengamat politik Jerry Massie. Dalam pemberitaan sebelumnya, ia menyebut Dasco sebagai salah satu figur yang dinilai berpotensi menggantikan Gibran apabila persoalan hukum yang dipersoalkan terhadap Wakil Presiden berujung pada perubahan jabatan.
Pandangan tersebut merupakan analisis pengamat, bukan keputusan resmi partai maupun pemerintah.
Dasco sendiri pada 5 November 2026 telah membantah isu bahwa dirinya akan menjadi calon Wakil Presiden. Ia menyebut kabar tersebut sebagai hoaks dan menduga isu itu sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri pada 12 November, Dasco kembali memberikan tanggapan. Ia menyatakan menghormati langkah politik Gibran dan berharap keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang demi kepentingan bangsa dan negara.
Ketika ditanya mengenai sosok pengganti, Dasco menyebut pembicaraan mengenai nama calon masih terlalu jauh.
Kursi RI-2 Kini Menunggu Proses Konstitusional
Surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diterima pimpinan MPR RI pada 12 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan dalam Undang-Undang MD3 juga mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Presiden mengajukan dua nama calon sesuai tahapan dan persyaratan yang berlaku.
Artinya, posisi Wakil Presiden pengganti Gibran tidak otomatis menjadi milik tokoh tertentu, termasuk Dasco. Keputusan akhir harus melalui proses pengusulan Presiden dan pemilihan oleh MPR.
Dengan rekam jejak di Gerindra dan parlemen, Dasco memang menjadi salah satu nama yang menarik untuk diperbincangkan dalam dinamika politik setelah Gibran mundur. Namun, spekulasi politik harus dibedakan dari proses pencalonan yang resmi.
Kini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada siapa yang akan mengisi kursi RI-2, melainkan juga bagaimana Presiden Prabowo dan MPR menjalankan proses pengisian jabatan tersebut.
Apakah Sufmi Dasco Ahmad akan masuk dalam daftar dua calon yang diajukan Presiden? Untuk saat ini, jawabannya masih menunggu keputusan politik dan mekanisme konstitusional.