Suarapantura.com - Perjuangan petani Tim 37 Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, menghadapi PT Gunta Samba memasuki babak kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun, perkara ini bukan hanya menyangkut tuntutan ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar. Petani juga mempersoalkan sertifikat tanah milik warga yang diduga dijadikan agunan pinjaman perusahaan dan hingga kini belum kembali ke tangan pemiliknya.
Koordinator Tim 37, Yustinus Bata, berharap majelis hakim Mahkamah Agung memberikan perhatian terhadap persoalan sertifikat tanah tersebut dalam proses pemeriksaan perkara kasasi.
“Kami ingin sertifikat petani dikembalikan kepada kami,” ungkap Yustinus Bata, Kamis (12/11/2026).
Bagi petani, pengembalian sertifikat merupakan persoalan mendasar karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka mempertanyakan dugaan penggunaan dokumen milik warga sebagai jaminan pinjaman PT Gunta Samba kepada pihak perbankan.
Jika dugaan tersebut benar dan dilakukan tanpa persetujuan atau kuasa yang sah dari pemilik tanah, legalitas penggunaan sertifikat sebagai agunan patut ditelusuri secara serius.
Pasalnya, penguasaan fisik sertifikat oleh perusahaan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menjaminkan tanah milik orang lain.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya Pasal 8, mengatur bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah yang dijaminkan.
Karena itu, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab. Siapa yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)? Apakah pemilik tanah mengetahui dan menyetujui penggunaan sertifikat tersebut? Bank mana yang menerima dokumen itu sebagai agunan? Serta siapa yang memperoleh manfaat dari pencairan kredit?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah prosedur pembebanan jaminan telah memenuhi ketentuan hukum dan melindungi hak pemilik tanah.
Tuntutan Rp25,9 Miliar dan Nasib Sertifikat Warga
Dalam proses kasasi, petani Tim 37 berharap Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum atas dua persoalan yang mereka perjuangkan.
Pertama, mengabulkan gugatan wanprestasi terhadap PT Gunta Samba dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar sebagaimana tuntutan petani.
Kedua, mengupayakan pengembalian sertifikat tanah milik warga apabila terbukti dikuasai tanpa dasar hukum yang sah dan sepanjang tuntutan tersebut memang termasuk dalam ruang lingkup perkara yang sedang diperiksa.
Bagi para petani, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan nilai ganti rugi. Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang berkaitan langsung dengan kepastian hak kepemilikan masyarakat.
Apabila benar sertifikat warga digunakan sebagai jaminan utang perusahaan tanpa kewenangan yang sah, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pemilik tanah.
Kini, petani Tim 37 berharap proses kasasi di Mahkamah Agung tidak mengabaikan persoalan tersebut. Mereka menginginkan penyelesaian yang memberikan kepastian, baik terhadap tuntutan ganti rugi maupun status dokumen kepemilikan tanah.
Sebab, di balik tuntutan Rp25,9 miliar, masih ada pertanyaan yang belum terjawab: bagaimana sertifikat tanah warga bisa berada dalam penguasaan perusahaan dan apakah dokumen tersebut benar-benar digunakan sebagai agunan pinjaman?
Persoalan itu membutuhkan kejelasan agar hak kepemilikan petani tidak terus berada dalam ketidakpastian.
