Prabowo Beri Koalisi Sepekan Bahas Cawapres, Nama Dasco dan AHY Ikut Disorot!

Suarapantura.com - Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026), di tengah proses konstitusional yang mulai berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Di sisi lain, MPR telah memutuskan mengirimkan surat kepada Prabowo untuk meminta dua nama calon pengganti Gibran. Kedua nama tersebut nantinya akan menjalani verifikasi sebelum diproses dalam sidang paripurna MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ujar Muzani seusai rapat.

MPR juga menetapkan Rabu, 2 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran.

Untuk mempersiapkan proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc. Masing-masing tim beranggotakan 36 orang dengan tugas berbeda, mulai dari memeriksa persyaratan calon hingga menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Prabowo Beri Koalisi Waktu Sepekan

Di tengah bergeraknya proses di parlemen, Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para ketua umum dan petinggi partai politik pendukung pemerintah di Istana Bogor, Jumat sore.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf sebelumnya membenarkan agenda pertemuan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga menyampaikan bahwa Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan hadir.

Seusai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon Wakil Presiden.

"Tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah Bapak Presiden," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat malam.

Zulhas juga menyampaikan bahwa Prabowo belum mengumumkan kandidat pengganti Gibran dalam pertemuan tersebut. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah masing-masing partai melakukan komunikasi internal.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembahasan calon pengganti Gibran masih berlangsung. Belum ada nama yang diumumkan secara resmi oleh Presiden.

Golkar dan Demokrat Serahkan Keputusan kepada Prabowo

Sikap partai-partai koalisi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyatakan partainya menyerahkan kewenangan pengusulan calon kepada Prabowo. Sikap tersebut dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme koalisi dan kewenangan Presiden.

Partai Demokrat juga menyatakan tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," tegas AHY.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.

AHY juga mengatakan sikap Demokrat telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dasco Kembali Masuk Pembicaraan Bursa Wapres

Di tengah proses konsolidasi koalisi, nama Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali menjadi perhatian.

Nama Dasco sebenarnya sudah beberapa kali muncul dalam spekulasi pengganti Gibran sebelum surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR.

Namun, Dasco sebelumnya membantah isu dirinya akan menggantikan Gibran. Melalui pernyataannya di media sosial, ia menyebut kabar tersebut sebagai pengalihan isu terkait persoalan dugaan penyadapan.

Kini, setelah jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, nama Dasco kembali disebut dalam pembicaraan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, menilai Dasco berpotensi menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan apabila Prabowo mengutamakan kandidat dari lingkaran internal pemerintahan dan Partai Gerindra.

Menurut Dedi, kedekatan politik Dasco dengan Prabowo serta posisinya di internal Gerindra menjadi faktor yang membuat namanya diperhitungkan.

Pengamat politik Adib Miftahul juga menilai Dasco memiliki profil yang dapat menjadi pertimbangan dalam dinamika hubungan antara pemerintah dan parlemen.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang menyebut Dasco sebagai calon yang diajukan Presiden.

AHY Disebut sebagai Opsi dari Partai Koalisi

Selain Dasco, nama AHY juga ikut diperbincangkan dalam bursa pengganti Gibran.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut memiliki posisi strategis sebagai pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Direktur Eksekutif NSL Political Consultant, Nasarudin Sili Luli, menilai AHY dapat menjadi figur kompromi dalam pembicaraan antarpartai koalisi.

Menurutnya, posisi Demokrat di parlemen dan jabatan AHY dalam kabinet menjadi sejumlah faktor yang membuat namanya masuk dalam diskusi politik.

Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga juga menyoroti hubungan politik Prabowo dengan SBY serta posisi AHY di pemerintahan.

Sementara itu, Profesor Nyarwi Ahmad dari Fisipol UGM turut menilai pengalaman kepemimpinan AHY di partai dan pemerintahan menjadi bagian dari pertimbangan yang dapat dibahas dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.

Namun, sikap resmi AHY yang menyatakan Demokrat tidak mengajukan nama menjadi catatan penting. Keputusan akhir tetap berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.

Cak Imin, Puan, hingga Pramono Ikut Disebut

Persaingan pembicaraan calon pengganti Gibran tidak hanya berkutat pada Dasco dan AHY.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengungkapkan keinginan partainya agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran.

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya kan. Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses," ujarnya.

Sementara itu, nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga disebut dalam pembicaraan mengenai kemungkinan kandidat dari luar koalisi pemerintahan.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai opsi mengajak PDIP masuk dalam koalisi pemerintahan dapat menjadi salah satu pertimbangan politik apabila Prabowo ingin memperluas dukungan.

Menurut Adi, PDIP merupakan partai besar yang berada di luar pemerintahan sehingga dapat menjadi bagian dari pembicaraan untuk memperluas basis koalisi.

Meski berbagai nama telah bermunculan, proses penentuan pengganti Gibran belum memasuki tahap pengumuman kandidat resmi.

Prabowo masih memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR. Selanjutnya, lembaga tersebut akan melakukan verifikasi dan menggelar sidang paripurna yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Dengan waktu pembahasan yang diberikan kepada partai koalisi, dinamika politik menuju pemilihan Wakil Presiden baru diperkirakan masih akan berkembang dalam beberapa hari ke depan.