Gibran Siap Lawan Prabowo di Pilpres 2029? Modal Jokowi Melemah, Elektabilitas Jadi Tamparan!

Suarapantura.com - Berhenti dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis mengakhiri ambisi politik Gibran Rakabuming Raka. Justru, langkah tersebut membuka babak baru perjalanan politik putra Joko Widodo itu. Pertanyaan besarnya: mampukah Gibran membangun kekuatan sendiri dan berani berhadapan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029?

Tantangan Gibran tidak ringan. Selama ini, kekuatan politiknya kerap dikaitkan dengan pengaruh Jokowi. Kini, setelah tidak lagi berada di pemerintahan, Gibran harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar figur yang besar karena dukungan sang ayah.

Di sisi lain, Prabowo memiliki keunggulan sebagai presiden petahana dan ditopang partai-partai pendukung pemerintah. Jika keduanya benar-benar berhadapan pada 2029, pertarungan bukan hanya soal popularitas, melainkan juga mesin partai, jaringan politik, dan kemampuan menggalang dukungan.

Pengaruh Jokowi Melemah, Jalan Gibran Makin Terjal?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai peluang Gibran untuk kembali tampil dalam Pilpres 2029 menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah dukungan politik yang dinilai semakin melemah seiring berkurangnya pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menurut Dedi, selama menjadi wakil presiden, keterlibatan Gibran dalam jalannya pemerintahan Prabowo juga dinilai tidak terlalu dominan. Karena itu, berhentinya Gibran dari jabatan tersebut tidak serta-merta mengguncang stabilitas pemerintahan.

"Sejauh ini pemerintahan Presiden Prabowo juga minim keterlibatan Gibran sebagai Wapres, berbeda halnya jika yang kosong adalah Presiden," kata Dedi kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).

Dedi menjelaskan, koordinasi pemerintahan masih dapat berjalan melalui presiden, sekretaris negara, serta para menteri koordinator. Dengan demikian, kekosongan jabatan wakil presiden tidak otomatis menghambat kerja pemerintahan.

Namun, persoalan berbeda justru muncul bagi masa depan politik Gibran. Setelah keluar dari pemerintahan, ia harus membangun kembali basis dukungan dan memperkuat jaringan politik jika ingin maju dalam kontestasi nasional.

"Sulit bagi Gibran kembali muncul di 2029, selain reputasinya yang buruk, juga dukungan politik yang kian hilang. Mengandalkan hanya pada PSI (Partai Solidaritas Indonesia) akan sangat minim peluang," ujarnya.

Penilaian tersebut memperlihatkan tantangan besar yang harus dihadapi Gibran. Popularitas sebagai mantan wakil presiden belum tentu cukup untuk mengantarkannya menjadi calon presiden apabila tidak didukung kendaraan politik yang kuat.

PSI Belum Cukup, Gibran Butuh Kendaraan Politik Besar

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menilai Gibran tetap memiliki hak politik untuk maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden pada 2029. Namun, hak politik tersebut tidak otomatis menjamin tersedianya dukungan partai untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Ujang menilai keberhasilan Gibran menjadi wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari kekuatan politik Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.

"Gibran itu kan jadi wapres karena kekuatan Jokowi, ayahnya yang jadi presiden ketika itu. Sehingga bisa lolos lewat Mahkamah Konstitusi soal usia dan lain sebagainya," kata Ujang saat dihubungi Tirto, Kamis (12/11/2026).

Kini, situasi politik telah berubah. Gibran tidak lagi berada di lingkar pemerintahan, sementara PSI belum memiliki kursi di DPR RI. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri jika partai itu ingin menjadi kendaraan utama pencalonan Gibran.

Ujang juga menyinggung polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang pernah menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dipastikan tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan.

"Artinya ketika ijazahnya bermasalah, ya sekolah lagi misalkan, atau ada Paket C atau seperti apa begitu. Sehingga persyaratannya menjadi utuh," ujarnya.

Ia menegaskan, Gibran memang memiliki kesempatan secara politik. Namun, peluang untuk benar-benar maju dalam Pilpres 2029 dinilai tidak mudah.

"Jadi saya melihatnya punya kesempatan, tapi sulit untuk bisa maju karena itu hak politik tapi berat untuk maju. Susah," pungkas Ujang.

Elektabilitas Gibran: Populer, tetapi Belum Kuat sebagai Capres

Tantangan Gibran juga terlihat dari hasil survei elektabilitas. Tingkat keterkenalan yang tinggi ternyata belum otomatis menjadikannya figur dengan dukungan kuat apabila diposisikan sebagai calon presiden.

Survei Poltracking Indonesia pada 3–10 Oktober 2025 menunjukkan Gibran dikenal oleh 95,4 persen responden. Angka itu berada di bawah Prabowo Subianto yang mencapai 97,4 persen.

Dari sisi tingkat kesukaan, Gibran memperoleh 78,1 persen, sedangkan Prabowo mencapai 92 persen.

Namun, jarak keduanya terlihat lebih lebar dalam simulasi pemilihan presiden secara berhadapan langsung. Prabowo memperoleh elektabilitas 65,8 persen, sementara Gibran hanya 8,1 persen.

Sebaliknya, posisi Gibran justru lebih kuat ketika ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Dalam simulasi semi terbuka cawapres, ia memperoleh elektabilitas 37 persen. Sementara Prabowo masih unggul sebagai calon presiden dengan 48,5 persen.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa popularitas Gibran belum otomatis berbanding lurus dengan kekuatan elektoral sebagai calon presiden.

Gibran lebih terlihat kompetitif ketika berada di posisi calon wakil presiden, bukan ketika harus berhadapan langsung dengan Prabowo untuk memperebutkan kursi RI-1.

Survei SMRC: Gibran Masih di Bawah Prabowo dalam Simulasi Banyak Nama

Gambaran lain muncul dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1–10 Oktober 2026.

Dalam simulasi semi terbuka dengan 24 nama calon presiden, Gibran memperoleh elektabilitas 8,4 persen. Sementara Prabowo mencatat 9,8 persen.

Keduanya masih berada di bawah Dedi Mulyadi yang meraih 35,5 persen dan Anies Baswedan sebesar 10,3 persen.

Namun, hasil berbeda terlihat ketika simulasi dikerucutkan menjadi tiga nama, yakni Gibran, Prabowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam simulasi tersebut, Gibran memperoleh dukungan 29,7 persen, AHY 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen. Sebanyak 19,4 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketika responden dibatasi hanya pada mereka yang mengenal seluruh kandidat, dukungan terhadap Gibran tercatat 25,5 persen. Prabowo memperoleh 19,2 persen, sedangkan AHY meningkat menjadi 37,2 persen.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa hasil survei sangat dipengaruhi oleh komposisi kandidat dan karakteristik responden yang diuji. Karena itu, hasil simulasi tiga nama tidak bisa langsung dianggap sebagai gambaran pasti pertarungan Pilpres 2029.

Koalisi Prabowo Bisa Pecah, Peluang Gibran Terbuka?

Di tengah tantangan politik yang dihadapi Gibran, kekuatan Prabowo juga tidak sepenuhnya bebas dari persoalan. Soliditas koalisi pemerintah akan menjadi salah satu faktor penting menjelang Pilpres 2029.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden tidak otomatis mengganggu stabilitas koalisi pemerintahan.

Menurut Agung, Gibran bukan ketua umum maupun ketua dewan pembina partai politik yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan koalisi. Terlebih, PSI belum memiliki kursi di parlemen.

"Artinya koalisi stabil, koalisi bisa menentukan segera siapa Wapres pengganti yang tepat mendampingi presiden," kata Agung kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).

Namun, Agung melihat potensi persoalan justru muncul ketika partai-partai mulai menghitung posisi politik menuju Pilpres 2029.

Sejumlah ketua umum partai dalam koalisi pemerintahan memiliki aspirasi untuk ikut berkontestasi, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jika kepentingan tersebut tidak terakomodasi, bukan tidak mungkin muncul persaingan di antara sesama mitra koalisi.

"Kalau cawapresnya banyak ataupun tidak bisa dirangkul semua dalam sebuah perahu bernama koalisi Presiden Prabowo, otomatis mereka akan pecah dan membuat koalisi baru yang memang potensial menjadi penantang Presiden Prabowo," ujarnya.

Pecahnya koalisi pemerintahan berpotensi membuka ruang bagi terbentuknya poros politik alternatif. Situasi itu bisa menjadi peluang bagi figur di luar lingkar utama pemerintahan, termasuk Gibran.

Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjadikan Gibran sebagai pemimpin poros penantang Prabowo. Ia tetap harus membuktikan kemampuan membangun dukungan partai, memperluas jaringan politik, serta melepaskan ketergantungan pada pengaruh Jokowi.

Pada akhirnya, Pilpres 2029 bukan hanya soal siapa yang paling dikenal publik. Pertarungan akan ditentukan oleh siapa yang mampu menguasai dukungan partai, membangun koalisi, dan meyakinkan pemilih.

Prabowo memiliki keuntungan sebagai petahana dan dukungan koalisi. Sementara Gibran masih harus menjawab satu pertanyaan besar: mampukah membangun kekuatan politik sendiri setelah meninggalkan kursi wakil presiden?