Suarapantura.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes menggelar pembekalan bagi para pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Grand Dian Hotel Brebes, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah itu bertujuan agar akun media sosial pemerintah tidak hanya menjadi etalase kegiatan, melainkan sumber informasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup bersandar pada data dan regulasi. Menurutnya, penyampaian informasi juga memerlukan empati agar warga merasa dipahami.
Ia mengingatkan para pengelola media sosial untuk mendengarkan keresahan warga sebelum menjelaskan kebijakan. Kritik yang benar, kata dia, perlu dijadikan bahan evaluasi, sementara informasi yang keliru harus diluruskan dengan fakta dan bukti.
“Jangan melawan viral dengan viral. Kalau kritiknya benar, kita jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar menjadi pembela pemerintah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Arifin, menyampaikan materi tentang peningkatan kapasitas pengelola media sosial pemerintah. Ia menekankan bahwa media sosial pemerintah merupakan ruang pelayanan informasi, dialog, dan pembentukan kepercayaan masyarakat.
Menurut Arifin, pengelola media sosial perlu menyajikan konten yang mencakup informasi, edukasi, human interest, dan partisipasi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan pemerintah, tetapi juga memahami manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, informasi pelayanan administrasi perlu menjelaskan persyaratan, jadwal, lokasi, dan prosedur dengan bahasa yang sederhana. Sementara itu, informasi program pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar warga, yakni apa manfaatnya dan bagaimana cara mengaksesnya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Brebes, Fauzan Rasyid, turut menekankan pentingnya konten yang akurat, menarik, dan mudah dipahami. Ia mendorong admin OPD mengembangkan konten layanan, penjelasan kebijakan, data dan bukti, dialog, serta cerita masyarakat.
Menurut Fauzan, kualitas komunikasi publik tidak cukup diukur dari jumlah tayangan atau pengikut. Ukurannya adalah sejauh mana informasi membantu warga memahami dan mengakses layanan pemerintah.
Pembekalan berikutnya disampaikan Kepala Bidang Komunikasi Kehumasan Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Taufan Haqiqi, melalui materi tentang optimalisasi komunikasi publik pemerintah berbasis data. Dalam materi itu, pengelola media sosial didorong memanfaatkan data untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menentukan topik, serta mengevaluasi efektivitas konten.
Admin juga diajak mengubah bahasa birokrasi yang kaku menjadi narasi yang lebih dekat dengan keseharian warga. Informasi kegiatan pemerintah, misalnya, dapat dikemas menjadi penjelasan mengenai manfaat program, perkembangan pelayanan, atau solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemanfaatan kecerdasan buatan juga diperkenalkan untuk membantu pekerjaan admin, mulai dari merangkum dokumen, menyusun ide konten, membuat draf caption, hingga mendukung produksi materi visual dan video. Meski demikian, pemeriksaan fakta tetap menjadi bagian penting sebelum informasi dipublikasikan.
Tantangan komunikasi publik turut dibahas dalam sesi yang disampaikan Rama Sahid bertajuk From Content to Impact: 3 Strategies for Impactful Public Communication. Dalam sesi itu, ia meninjau perkembangan akun media sosial OPD untuk melihat sejauh mana materi pelatihan telah diterapkan oleh para admin.
Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi. Berbagai pertanyaan disampaikan, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga strategi meningkatkan ulasan atau Google Review.
Melalui pembekalan tersebut, para pengelola media sosial diharapkan mampu menerapkan pola komunikasi yang lebih informatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab, keberhasilan media sosial pemerintah bukan sekadar ketika unggahannya ramai ditonton, melainkan ketika informasi yang disampaikan membantu warga memahami layanan, menemukan solusi, dan mengetahui langkah yang harus dilakukan.
Sumber: Humas Dinkominfotik Kabupaten Brebes.
