Suarapantura.com - Sebanyak tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tegal ditangguhkan sementara operasionalnya. Penangguhan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan administrasi, terutama kedisiplinan pelaporan penggunaan dana harian.
Data Pemerintah Kabupaten Tegal menyebutkan, dari total 190 dapur SPPG di wilayahnya, sebanyak 158 dapur berstatus aktif beroperasi, tujuh dapur ditangguhkan sementara, dan 25 dapur lainnya berstatus moratorium. Program MBG di Kabupaten Tegal sendiri telah menjangkau 324.061 peserta didik serta 68.208 penerima manfaat kategori 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Penasehat Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal, H. Haron Bagas Prakosa, menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerapkan sistem pelaporan penggunaan dana secara harian bagi setiap dapur SPPG. Kepatuhan terhadap sistem administrasi dan pelaporan itu menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi operasional dapur.
"Jadi sifatnya administrasi, makanya harus segera memperbaiki. Kalau sudah diperbaiki pasti akan bisa beroperasi kembali," kata Bagas, yang juga mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
Persoalan ini muncul bersamaan dengan pengukuhan Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal yang digelar di Pendopo Amangkurat, Slawi, Jumat (6/11/2026). Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman melantik pengurus forum periode 2026 dan meminta para mitra mengutamakan kualitas, termasuk keamanan pangan, di atas kuantitas pelayanan.
Ketua Umum Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal, Abdul Jafar Setiawan, menyatakan forum siap menjadi jembatan penyelesaian berbagai persoalan mitra, termasuk dapur yang terkena suspend. "Nanti barangkali ada mitra yang bermasalah, kena suspend, ada yang ribut antar mitra dan yayasan, nanti kami sebagai pengurus akan menjembatani supaya permasalahan ini bisa selesai," ujarnya.
Menurut Abdul Jafar, ketujuh dapur yang disuspend tersebar di sejumlah kecamatan. Forum akan berupaya membantu para mitra agar dapur tersebut dapat kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN. Pengurus forum juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh mitra SPPG, antara lain mengenai pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta persyaratan sertifikasi lainnya.
Di tingkat nasional, BGN memang tengah menertibkan dapur-dapur MBG yang dinilai tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Sejak Senin (2/11/2026), sebanyak 6.097 SPPG di berbagai daerah dikenai sanksi penghentian sementara karena belum memenuhi kewajiban pelaporan tersebut. Kepala BGN Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend tetap bisa kembali beroperasi setelah melengkapi laporan dan melewati proses verifikasi, sementara kebutuhan MBG bagi siswa di wilayah terdampak tetap dapat dipenuhi melalui dapur lain di sekitar lokasi.
Bupati Ischak berharap, dengan terbentuknya forum komunikasi mitra, tidak ada lagi berita negatif terkait program MBG di Kabupaten Tegal, termasuk kasus keracunan dan dapur yang disuspend. "Mari kita jaga kualitas, kebersihan, keamanan pangan, dan integritas," katanya.
Sumber: Setda Kabupaten Tegal, Berita Merdeka, Bloomberg Technoz
