Suarapantura.com - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang I Tahun 2027 di Kabupaten Tegal mulai diramaikan dugaan munculnya calon boneka. Sejumlah warga di tiga desa menilai kemunculan kandidat baru yang minim rekam jejak diduga bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan strategi untuk memecah suara lawan.
Dugaan itu mencuat di Desa Slarang Kidul dan Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, serta Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi. Warga menyebut para kandidat tersebut muncul mendadak menjelang pendaftaran, tanpa rekam jejak yang jelas dalam kegiatan desa, tanpa program kerja yang matang, dan diduga tidak memiliki basis dukungan yang kuat.
Di Desa Slarang Kidul, pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka mulai 14 November 2026. Kabarnya, ada tiga bakal calon yang mendaftarkan diri. Salah satunya Hasyim, kepala desa petahana yang menjabat sejak 2020 dan masa jabatannya berakhir pada 2026. Dua calon lainnya disebut berasal dari luar lingkungan perangkat desa dan belum pernah terlibat aktif dalam organisasi desa.
"Kami curiga ada calon yang memang sengaja dimunculkan, bukan untuk menang, tapi untuk memecah suara. Ini seperti strategi untuk menjegal lawan," kata seorang warga Desa Slarang Kidul, Selasa (18/11/2026).
Kecurigaan warga semakin menguat karena beberapa calon yang muncul dinilai tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Warga menilai mereka hanya muncul menjelang pendaftaran dan tidak pernah mengikuti forum warga sebelumnya.
Situasi serupa juga terjadi di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi. Eko, warga setempat, menyebut beberapa calon yang muncul terkesan hanya formalitas. Ia menilai mereka tidak memiliki tim sukses yang jelas, tidak ada baliho besar, bahkan tidak terlihat aktif berkampanye secara masif.
"Calon boneka itu biasanya tidak punya gerakan. Mereka hanya mendaftar, lalu diam. Tapi efeknya suara lawan bisa terpecah," kata Eko.
Di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, isu serupa juga berembus kencang. Wasis, warga setempat yang namanya disamarkan, mengatakan warga mulai mempertanyakan motif di balik kemunculan calon yang dinilai tidak memiliki kapasitas. "Kalau calon boneka terus dibiarkan, demokrasi desa jadi rusak. Warga bingung memilih karena banyak calon yang tidak jelas tujuannya," ujar Wasis.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Tegal, Aris Munandar, menegaskan pihaknya akan bersikap netral dan memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan. Ia menyatakan setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan tidak ada aturan yang melarang seseorang maju meski minim pengalaman.
"Kami tidak bisa menilai seseorang sebagai calon boneka hanya dari dugaan. Yang penting, semua calon memenuhi syarat administratif dan mengikuti tahapan sesuai regulasi," kata Aris. Ia juga mengimbau warga tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya dan menggunakan hak pilih secara bijak.
Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2027 di Kabupaten Tegal diikuti 117 desa di 17 kecamatan. Kecamatan Slawi menjadi satu-satunya kecamatan yang tidak ikut serta. Pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka 13 hingga 20 November 2026, sedangkan pemungutan suara dijadwalkan pada 3 Februari 2027 sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.2/713 Tahun 2026.
Dinamika pendaftaran sudah terlihat di sejumlah wilayah. Di Kecamatan Pagerbarang, misalnya, hingga Rabu (18/11/2026) tercatat 17 bakal calon kepala desa dari tujuh desa telah mendaftarkan diri, dengan Desa Rajegwesi menjadi yang terbanyak yakni enam orang.
Meski begitu, warga berharap pilkades tahun ini bisa berjalan jujur dan adil. Mereka meminta penyelenggara dan pemerintah daerah lebih mengawasi proses pendaftaran dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan demokrasi desa. "Pilkades ini harus jujur. Jangan sampai ada yang bermain-main dengan suara rakyat. Kami ingin pemimpin yang benar-benar dipilih karena kemampuannya, bukan karena strategi licik," kata Eko.
Sumber: Disway Jateng, LokalPos, Setda Kabupaten Tegal, WartaBrebes.