Suarapantura.com - Wakil Bupati Brebes Wurja mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Brebes agar mengelola anggaran desa secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pesan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 309 peserta, terdiri atas 292 kepala desa dan 17 camat se-Kabupaten Brebes. Wurja hadir mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Menurut Wurja, anggaran desa bukan milik kepala desa maupun perangkatnya, melainkan uang rakyat yang penggunaannya harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga. "Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan," tegasnya.
Ia menekankan, keberhasilan pemerintah desa tidak cukup diukur dari anggaran yang terserap atau laporan pertanggungjawaban yang lengkap. Ukurannya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat setelah anggaran digunakan. Karena itu, setiap program diminta disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan prioritas warga, dan masyarakat berhak mengetahui anggaran digunakan untuk apa, berapa besar nilainya, serta apa hasilnya.
"Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa," pesan Wurja.
Terkait transparansi, Wurja menegaskan keterbukaan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dengan memasang papan informasi APBDes. Pemerintah desa diminta menyampaikan informasi penggunaan anggaran dan hasil pembangunan secara jelas agar masyarakat dapat ikut mengetahui dan mengawasi.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran, pemotongan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, maupun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. "Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta," tegasnya.
Selain keuangan, aset desa juga harus dicatat, diinventarisasi, dan diamankan dokumen kepemilikannya. Aset desa merupakan kekayaan desa yang harus dijaga agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru hilang atau menimbulkan persoalan hukum.
Pemkab Brebes saat ini juga tengah menyempurnakan regulasi terkait Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Penyempurnaan itu diarahkan untuk memperjelas proses pengusulan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban bantuan agar penggunaannya lebih tertib dan tepat sasaran.
Wurja meminta pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pengajuan bantuan, tetapi memastikan program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan. Camat diminta aktif membina pemerintah desa, sementara Dinpermades, BPKAD, dan Inspektorat diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, serta Kepala BPKAD Kabupaten Brebes Edy Kusmartono.
Melalui penguatan tata kelola ini, Pemkab Brebes mendorong agar setiap anggaran dan aset desa benar-benar menjadi modal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena warga tidak cukup hanya mengetahui berapa anggaran yang dikelola, tetapi berhak merasakan hasilnya melalui pembangunan yang bermanfaat dan pelayanan yang lebih baik.
Sumber: Portal Bhayangkara, Detik Update