Suarapantura.com - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tegal, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut untuk menggali informasi mengenai jaminan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, mengatakan diskusi membahas sejumlah hal, mulai dari jumlah peserta hingga fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal.
Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal tercatat 1.613.405 jiwa pada 2024 dan meningkat menjadi 1.660.609 jiwa pada 2025. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 6.365 jiwa tercatat belum aktif sebagai peserta.
Adapun faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal berjumlah 51, terdiri dari 29 puskesmas, 14 dokter praktik mandiri, 5 klinik pratama, dan 3 klinik TNI/Polri. Sementara itu, terdapat 15 rumah sakit yang bekerja sama, yakni 9 rumah sakit umum dan 6 rumah sakit khusus.
Dari hasil diskusi, Komisi E menemukan sejumlah hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain penjaminan faskes oleh BPJS Kesehatan, kendala anggaran, serta kebutuhan tenaga medis yang masih terbatas di sejumlah faskes.
Komisi E juga menyoroti masih kurangnya fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kabupaten Tegal. Komisi E merekomendasikan penambahan FKTP, terutama di daerah yang sulit dijangkau, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan.
Soal peserta yang tidak aktif, Messy mendorong Dinkes segera mendata kembali masyarakat yang terdaftar tetapi tidak aktif. Menurutnya, pendataan ulang penting agar warga yang membutuhkan tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan yang semestinya.
Selain itu, Komisi E meminta Dinkes mengevaluasi antrean panjang yang kerap dikeluhkan masyarakat di sejumlah faskes. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan sistem antrean daring, sehingga warga tidak perlu mengantre lama untuk mendapatkan pelayanan.
Sebagai latar, Pemerintah Kabupaten Tegal sebelumnya telah menganggarkan sekitar Rp34 miliar setiap tahun dari APBD untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi sekitar 70 ribu warga kurang mampu. Hal itu disampaikan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman saat menjawab keluhan warga Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa, pada Oktober 2026 lalu.
Messy berharap hasil kunjungan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara DPRD Jateng dan Dinkes Kabupaten Tegal terus terjalin.
Sumber: DPRD Provinsi Jawa Tengah, MercuSwaraNews