Kontrak Gas PLN Terkunci hingga 2037, Perusahaan Hashim Masuk Belakangan Kuasai 75% Blok Duyung
Sabila JP•
Ekbis
Foto: Dok PLN EPI
Suarapantura.com - Perjanjian jual beli gas Lapangan Mako antara PLN Energi Primer Indonesia dan West Natuna Exploration Limited berlaku hingga Januari 2037. Beberapa bulan setelah kesepakatan itu dibuat, perusahaan di bawah Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo merampungkan penguasaan 75 persen hak partisipasi Blok Duyung.
Keterlibatan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo dalam pengembangan Lapangan Gas Mako di lepas pantai Natuna menjadi perhatian karena proyek tersebut telah memiliki kepastian pembeli gas hingga Januari 2037.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT Nations Natuna Barat, anak usaha Arsari Group. Perusahaan ini mengakuisisi 75 persen hak partisipasi atau participating interest (PI) di Wilayah Kerja Duyung, tempat Lapangan Mako berada.
Hashim merupakan adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus CEO Arsari Group.
Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan. Kontrak jual beli gas hingga 2037 bukan ditandatangani PLN dengan perusahaan Hashim secara langsung. Pihak penjual gas adalah West Natuna Exploration Limited (WNEL), operator Blok Duyung, sedangkan pembelinya adalah PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, kesepakatan jual beli gas tersebut ditandatangani pada 16 Juli 2025. Perjanjian mencakup seluruh gas yang diproduksi Lapangan Mako untuk pasar domestik, dengan masa kontrak mengikuti periode kontrak bagi hasil Blok Duyung hingga Januari 2037.
Kontrak itu memungkinkan penjualan gas hingga 111 miliar British thermal unit per hari atau sekitar 111,9 juta kaki kubik standar per hari. Total kuantitas kontrak disebut mencapai 392 triliun British thermal unit.
Harga gas tidak menggunakan skema harga tetap, melainkan dikaitkan dengan Indonesian Crude Price (ICP), yaitu indeks harga minyak mentah Indonesia. Sementara itu, nilai keseluruhan kontrak tidak dipublikasikan karena ketentuannya bersifat rahasia.
Perusahaan Hashim Masuk Setelah Kontrak Gas Disepakati
Kronologi masuknya perusahaan Hashim ke Blok Duyung terjadi setelah perjanjian jual beli gas dengan PLN EPI ditandatangani.
Pada November 2025, Conrad Asia Energy bersama anak usahanya, WNEL, menandatangani dokumen transaksi dengan PT Nations Natuna Barat. Melalui kesepakatan tersebut, Nations akan mengambil alih 75 persen hak partisipasi non-operator di Blok Duyung.
Transaksi itu kemudian memperoleh persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Agustus 2026. Conrad mengumumkan penyelesaian pengalihan hak partisipasi tersebut pada September 2026.
Berdasarkan laporan perusahaan, nilai imbalan transaksi mencapai 16 juta dolar AS dan dibayarkan dalam tiga tahap. Pembayaran pertama sebesar 5 juta dolar AS, tahap kedua 4 juta dolar AS setelah transaksi rampung, dan pembayaran terakhir sebesar 7 juta dolar AS ketika produksi komersial dimulai.
Selain membayar imbalan pengalihan hak partisipasi, Nations juga menanggung biaya pengembangan Lapangan Mako. Skema pembiayaannya mencakup pendanaan untuk porsi biaya pengembangan Nations serta pembiayaan bagian WNEL hingga produksi komersial melalui mekanisme carry loan.
Setelah transaksi selesai, WNEL tetap menjadi operator Blok Duyung dengan kepemilikan 25 persen hak partisipasi. Sementara Nations menguasai 75 persen hak partisipasi non-operator.
PLN Jadi Pembeli, BNI Terlibat dalam Pembiayaan
Proyek Lapangan Mako memiliki nilai pengembangan sekitar 320 juta dolar AS hingga tahap produksi pertama. Keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) proyek tersebut diumumkan pada Maret 2026.
Dalam proyek ini, PLN EPI berperan sebagai pembeli gas sekaligus pihak yang membiayai dan membangun pipa penghubung jaringan West Natuna Transportation System (WNTS) menuju Pulau Pemping dan Batam.
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga terlibat dalam skema pembiayaan. Berdasarkan laporan perusahaan, Nations memperoleh fasilitas pendanaan dari BNI yang kemudian digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek Blok Duyung.
Dengan demikian, keterlibatan BUMN dalam proyek ini berada pada fungsi yang berbeda: PLN EPI sebagai pembeli gas dan pengembang infrastruktur pipa, sedangkan BNI menjadi sumber pembiayaan melalui fasilitas yang diperoleh Nations.
Gas Lapangan Mako direncanakan dialirkan melalui pipa sepanjang sekitar 59 kilometer menuju platform di Blok Kakap. Selanjutnya, gas masuk ke jaringan WNTS sebelum diteruskan ke Pulau Pemping dan Batam.
Produksi gas pertama ditargetkan mulai mengalir pada kuartal IV 2027. Pasokan tersebut diproyeksikan mendukung kebutuhan pembangkit listrik, terutama di Batam dan wilayah sekitarnya.
Kontrak Jangka Panjang dan Pertanyaan Transparansi
Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto sebelumnya menyebut pasokan dari Natuna dibutuhkan untuk mendukung ketahanan energi nasional, terutama di tengah penurunan pasokan gas dari daratan Sumatra.
“Dengan penurunan pasokan gas dari onshore Sumatra, pasokan dari wilayah Natuna sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan energi nasional,” kata Rakhmad saat FID Lapangan Mako disetujui, sebagaimana dikutip dalam keterangan perusahaan pada Maret 2026.
CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo juga menyatakan keterlibatan perusahaannya dalam pengembangan Lapangan Mako merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Chairman Conrad Asia Energy Peter Botten menyebut keputusan investasi proyek tersebut tercapai melalui kerja sama para kontraktor Blok Duyung, SKK Migas, instansi pemerintah, PLN EPI sebagai pembeli, serta mitra nasional.
Meski demikian, terdapat sejumlah aspek yang patut mendapat penjelasan terbuka kepada publik. Di antaranya, mekanisme penetapan pembeli gas, dasar penentuan harga yang dikaitkan dengan ICP, rincian skema pembiayaan, serta pembagian risiko antara para pihak.
Perlu dicatat, nilai kontrak jual beli gas PLN EPI tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Karena itu, belum tersedia dasar untuk menghitung secara pasti nilai ekonomi keseluruhan kesepakatan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan khusus dari PLN maupun Arsari Group mengenai sorotan publik atas urutan waktu kontrak jual beli gas dan masuknya perusahaan Hashim sebagai pemegang mayoritas hak partisipasi Blok Duyung.
Fakta yang dapat dipastikan dari dokumen perusahaan adalah kontrak gas dengan PLN EPI telah disepakati pada 2025, sedangkan pengalihan 75 persen hak partisipasi kepada PT Nations Natuna Barat baru diselesaikan pada 2026.