Raffi Ahmad Punya Jabatan Negara, Perusahaannya Dapat Kontrak Pemerintah Rp14,69 Miliar
Sabila JP•
Ekbis
Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Pemilik Rans Entertainment (Foto: dok Rans)
Suarapantura.com - Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tercatat memperoleh delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian dengan nilai total Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026. Temuan ICW ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengadaan dan potensi konflik kepentingan, mengingat Raffi juga menjabat Utusan Khusus Presiden.
Hubungan antara bisnis dan jabatan publik kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Dalam temuannya, ICW mencatat delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002.
Perusahaan penerima kontrak tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha PT RANS Entertainment Indonesia Tbk yang didirikan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Raffi bukan hanya figur publik dan pengusaha di bidang hiburan. Ia juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak dilantik pada 22 Oktober 2024.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab publik, terutama ketika perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan seorang pejabat memperoleh pekerjaan dari instansi pemerintah.
ICW menyoroti bukan hanya nilai kontrak, tetapi juga spesifikasi paket pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, kewajaran harga, serta potensi konflik kepentingan.
Delapan Paket Pengadaan Bernilai Rp14,69 Miliar
Dalam laporan yang dipublikasikan pada November 2026, ICW mengungkap lima paket pengadaan dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024.
Total nilai lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels sebesar Rp205,89 juta, dan Instagram Story senilai Rp575,65 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai total sekitar Rp10,8 miliar sepanjang 2025–2026.
Paket pertama berupa influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 dengan nilai Rp3,59 miliar.
Paket kedua senilai Rp3,6 miliar berkaitan dengan promosi pembangunan BINS melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025.
Adapun paket ketiga senilai Rp3,6 miliar merupakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026.
"Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp 14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer)," tulis laporan ICW yang dikutip, Rabu (11/11/2026).
Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan harga dan kebutuhan instansi pemerintah menggunakan jasa influencer dari perusahaan tertentu.
Terlebih, pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp306,69 triliun.
Kebijakan tersebut juga meminta pembatasan sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, dan seminar.
Spesifikasi Paket Pengadaan Jadi Sorotan
ICW turut menyoroti spesifikasi dalam sejumlah paket pengadaan yang dinilai mengarah kepada kanal dan akun media sosial tertentu.
Empat paket penayangan konten dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.
Namun, nama paketnya secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
"Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis," ungkap laporan ICW.
Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persaingan antarpelaku usaha berlangsung dalam proses pengadaan.
Penggunaan katalog elektronik memang menjadi salah satu instrumen pengadaan pemerintah. Namun, keberadaan penyedia dalam katalog tidak dengan sendirinya menjawab apakah spesifikasi kebutuhan telah disusun secara terbuka dan memberikan kesempatan yang setara.
ICW juga menyoroti metode penentuan harga. Tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan tarif, dan kewajaran nilai kontrak.
ICW menilai dokumen pengadaan perlu dibuka agar publik dapat memeriksa bagaimana harga ditetapkan dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyedia.
Tanpa kerangka acuan kerja, laporan hasil pekerjaan, serta indikator keberhasilan yang dapat diperiksa, masyarakat juga sulit menilai apakah belanja promosi tersebut benar-benar sesuai kebutuhan program pemerintah.
Kontrak Berlangsung Saat Raffi Menjabat Utusan Presiden
Sorotan konflik kepentingan semakin menguat ketika kontrak tersebut dikaitkan dengan posisi Raffi Ahmad dalam pemerintahan.
Raffi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Kedudukan utusan khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden.
Berdasarkan temuan ICW, PT Rans Animasi Indonesia tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024. Perusahaan tersebut diketahui dibentuk pada 15 April 2020.
"Sebelum 2024, PT Rans Animasi Indonesia, yang dibentuk pada 15 April 2020, tidak terdeteksi mempunyai rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah," tulis laporan ICW.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah waktu pelaksanaan tiga kontrak KKP yang berlangsung setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.
Dari sisi kepemilikan, ICW menyebut Raffi memiliki hubungan langsung dengan perusahaan penerima kontrak. PT RANS Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sedangkan Raffi memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menduduki posisi komisaris.
Dengan struktur tersebut, perusahaan penerima proyek memiliki hubungan kepemilikan dengan Raffi.
Meski demikian, hubungan kepemilikan dan jabatan publik tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana.
Hal yang perlu diperiksa adalah apakah Raffi terlibat dalam proses pengadaan, memiliki pengaruh terhadap keputusan kementerian, atau menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Sejauh informasi yang dipublikasikan, belum ada bukti yang menunjukkan Raffi secara langsung mengintervensi proses pemilihan penyedia atau menentukan keputusan pengadaan tersebut.
Menanggapi sorotan ICW, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk memberikan penjelasan mengenai tujuan kerja sama dengan kementerian.
Sekretaris Korporat RANS, Chintami M. Sihombing, menyebut kemitraan tersebut ditujukan untuk membantu menyampaikan program pemerintah melalui konten kreatif dan edukatif.
Untuk Kementerian Kebudayaan, RANS menjalankan kampanye promosi museum-museum di Indonesia. Konten tersebut dikemas secara menarik dan interaktif dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum.
Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memperkenalkan potensi sumber daya laut serta pengembangan industri perikanan Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, RANS menggandeng kelompok The Dudas-1 untuk mengemas materi edukasi melalui konsep perjalanan dan touring ke sejumlah daerah.
Kegiatan tersebut mencakup budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
"RANS memproduksi konten dan menyebarluaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Chintami dalam keterangannya.
Terkait proses pengadaan, Chintami menegaskan RANS dan anak usahanya menjalankan setiap kemitraan dengan instansi pemerintah secara profesional.
Perusahaan menyatakan seluruh kerja sama mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dia menyebut proses pengadaan dilakukan melalui platform INAPROC maupun e-katalog yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait," ucap Chintami.
Dalam penjelasan perusahaan yang disampaikan melalui keterbukaan informasi, RANS juga menyebut nilai Rp14,69 miliar mengacu pada commercial rate card yang digunakan untuk klien perusahaan.
Menurut RANS, nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta aktivitas promosi lainnya.
Perusahaan juga menyatakan memahami perhatian publik mengenai kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas dan pejabat publik.
Aturan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan Pemerintah
Persoalan hubungan bisnis dan jabatan publik juga berkaitan dengan aturan mengenai konflik kepentingan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, mengatur kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk menghindari pertentangan kepentingan.
Pasal 7 mengatur kewajiban mencegah konflik kepentingan, persaingan usaha tidak sehat, pemborosan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan maupun tindakan terkait.
Pasal 43 menyebut kepentingan pribadi dan bisnis serta hubungan dengan kerabat atau keluarga sebagai sejumlah faktor yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Artinya, persoalan yang perlu diperiksa bukan sekadar apakah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat memperoleh proyek pemerintah.
Penelusuran juga harus memastikan apakah pejabat tersebut terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, apakah proses pemilihan penyedia berlangsung objektif, dan apakah terdapat perlakuan khusus yang merugikan persaingan.
Akademisi Ingatkan Risiko Konflik Kepentingan
Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, menilai persoalan pengadaan perlu dilihat dari tata kelola sistem, khususnya mekanisme e-purchasing.
Menurut dia, sistem katalog elektronik yang dirancang untuk menjamin kualitas penyedia dan kewajaran harga menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.
Richo menilai perluasan jumlah produk dan penyedia dalam e-katalog membuat proses verifikasi semakin bergantung pada instansi pemerintah yang melakukan pembelian.
Akibatnya, badan publik memiliki peran lebih besar dalam memeriksa penyedia sekaligus menentukan pembelian. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan apabila pengawasan tidak berjalan ketat.
"Situasi ini membuat godaan meningkat di badan publik karena mereka bertindak sebagai verifikator penyedia, verifikator harga sekaligus pembeli. Artinya godaan integritas dan konflik kepentingan meningkat," kata Richo kepada Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Richo juga menyebut praktik yang dikenal sebagai 'uang klik' kerap terdengar dalam proses pengadaan. Istilah tersebut merujuk pada dugaan pemberian uang kepada pejabat agar memilih penyedia tertentu melalui sistem katalog elektronik.
"Dapat pula malah pejabat publiknya yang bertindak aktif minta duit dan sebagai kontra prestasinya menunjuk (mengklik) penyedia itu sebagai mitra," ujarnya.
Meski demikian, Richo menegaskan dugaan praktik tersebut tidak bisa serta-merta dilekatkan kepada perusahaan Raffi Ahmad maupun pejabat kementerian yang memberikan kontrak.
Ia justru menilai temuan ICW perlu menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi sistem pengadaan dan memperkuat pengawasan.
"Kasus Raffi ini perlu menjadi pintu masuk untuk pembelajaran sekaligus perbaikan tata kelola regulasi pengadaan dan kelembagaan," tegasnya.
KPK Akan Menelaah Temuan ICW
Sorotan terhadap kontrak jasa influencer tersebut juga mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu apakah temuan ICW mengandung unsur tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi.
KPK juga meminta kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pekerjaan.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.
Pernyataan tersebut belum berarti KPK telah menetapkan adanya tindak pidana atau memulai penyidikan terhadap Raffi maupun perusahaan RANS.
Namun, temuan ICW telah memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari instansi terkait.
Mulai dari dasar penentuan harga, spesifikasi paket yang mencantumkan akun tertentu, persaingan penyedia, hingga mekanisme pencegahan konflik kepentingan ketika perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik memperoleh kontrak pemerintah.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut nilai Rp14,69 miliar. Publik juga berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran negara dibelanjakan melalui proses yang transparan, kompetitif, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun bisnis.