Suarapantura.com - Sengketa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara keluarga Sonta Rewaty Hasugian dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berujung ke pengadilan. Rumah yang telah ditempati Sonta bersama keluarganya sejak 2016 di Komplek Duta Garden, Kota Tangerang, telah dieksekusi. Namun, pihak keluarga mempersoalkan pembayaran KPR yang diklaim mencapai lebih dari Rp1,13 miliar.
Melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Sonta Rewaty meminta pertanggungjawaban BCA, Ganda Panjaitan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.
Objek sengketa berupa rumah dan tanah seluas 208 meter persegi di Komplek Duta Garden Blok H2 Nomor 12, Kota Tangerang, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1880/Jurumudi Baru.
Menurut keterangan pihak penggugat, rumah tersebut dibeli oleh almarhum Parulian Charles Sitorus, suami Sonta Rewaty, melalui fasilitas KPR BCA. Namun, fasilitas kredit menggunakan nama Ganda Panjaitan, yang disebut sebagai saudara dekat sekaligus orang kepercayaan almarhum.
Penggunaan nama Ganda, menurut pihak penggugat, dilatarbelakangi kendala persyaratan batas usia kredit yang dihadapi Parulian saat pengajuan pembiayaan.
Perjanjian Pinjam Nama Jadi Pokok Persoalan
Pihak penggugat menyebut Parulian dan Ganda telah membuat kesepakatan tertulis terkait penggunaan nama tersebut melalui Surat Pengakuan Pinjam Nama tertanggal 26 Juli 2017.
Kesepakatan itu kemudian diperkuat melalui Surat Kesepakatan tertanggal 12 Juni 2022. Dalam dokumen tersebut, Parulian disebut sebagai debitur sebenarnya atas fasilitas KPR bernomor 9701469522 yang secara administratif tercatat atas nama Ganda Panjaitan.
Dalam kesepakatan itu juga disebutkan pembayaran uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp300 juta, dengan kewajiban cicilan bulanan Rp15,7 juta.
Kuasa hukum penggugat menilai keberadaan perjanjian tersebut penting untuk menjelaskan siapa pihak yang sebenarnya membayar dan menguasai rumah tersebut.
Persoalan semakin rumit karena pihak keluarga mengklaim telah membayar uang muka dan cicilan KPR selama bertahun-tahun.
Berdasarkan perhitungan penggugat, pembayaran uang muka mencapai Rp300 juta. Sementara cicilan selama 53 bulan, sejak Januari 2016 hingga November 2020, diklaim mencapai Rp832 juta.
Dengan demikian, total pembayaran yang disebut telah dilakukan mencapai Rp1,132 miliar.
Pihak penggugat menyatakan pembayaran tersebut dilakukan langsung kepada BCA melalui rekening atas nama Parulian Charles Sitorus dengan nomor rekening 6011004544.
Namun, meski pembayaran diklaim telah mencapai lebih dari Rp1,13 miliar, rumah tersebut kemudian menjadi objek lelang dan berujung pada pelaksanaan eksekusi.
Keluarga Sonta mengaku terkejut ketika mengetahui rumah yang selama ini mereka tempati telah dilelang. Mereka juga mempertanyakan bagaimana status pembayaran yang telah dilakukan almarhum Parulian diperhitungkan dalam proses penyelesaian kredit dan lelang.
Lelang 9 Januari 2025 Dipersoalkan
Pihak penggugat mempersoalkan proses lelang yang disebut berlangsung pada 9 Januari 2025 melalui KPKNL Tangerang II.
Dalam gugatan, BCA disebut bertindak sebagai pemohon lelang sekaligus pihak yang kemudian menjadi pemenang lelang atas objek tanah dan bangunan tersebut.
Kondisi itu menjadi salah satu pokok keberatan Sonta Rewaty. Pihaknya mempertanyakan dasar proses lelang serta bagaimana kesepakatan pinjam nama antara Parulian dan Ganda dipertimbangkan.
Keluarga Sonta juga berupaya mencari keberadaan Ganda Panjaitan. Namun, menurut pihak penggugat, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan belum berhasil ditemui.
Keberadaan Ganda menjadi penting karena namanya tercatat sebagai debitur dalam fasilitas KPR, sementara penggugat menyatakan almarhum Parulian merupakan pihak yang sebenarnya membeli rumah dan melakukan pembayaran.
BCA Disebut Memberikan Rp60 Juta dan Kontrakan
Di tengah pelaksanaan eksekusi, pihak BCA disebut memberikan uang sebesar Rp60 juta serta fasilitas rumah kontrakan selama enam bulan kepada Sonta Rewaty.
Menurut keterangan BCA sebagaimana disampaikan dalam peristiwa tersebut, pemberian itu merupakan bentuk tali kasih atau kerohiman.
Namun, pihak penggugat menilai pemberian tersebut belum menjawab persoalan utama. Mereka masih meminta kejelasan mengenai pembayaran KPR yang diklaim mencapai Rp1,13 miliar serta dasar hukum lelang dan penguasaan rumah.
Bagi keluarga Sonta, persoalan ini bukan semata-mata tentang pengosongan rumah, melainkan juga mengenai nasib pembayaran yang selama ini disebut telah disetorkan kepada bank.
Kuasa Hukum Pertanyakan Itikad Baik BCA
Kuasa hukum Sonta Rewaty, Kordi Hasugian, didampingi Hazirun Tumanggor dan Hendrikjon Hasugian, menyampaikan keberatan atas proses lelang dan eksekusi tersebut.
Usai persidangan pada Rabu (18/11/2026), Kordi menilai BCA tidak menunjukkan itikad baik karena, menurut pihaknya, proses lelang dan eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penghuni rumah.
Kuasa hukum juga mempersoalkan tidak dipertimbangkannya kesepakatan antara Parulian Charles Sitorus dan Ganda Panjaitan mengenai penggunaan nama dalam fasilitas KPR.
"Padahal sejak awal secara nyata, BCA mengetahui Nominee Agreement tersebut," tegas Kordi Hasugian kepada sejumlah awak media.
Menurut kuasa hukum, perjanjian pinjam nama dan bukti pembayaran KPR perlu diperiksa secara menyeluruh dalam persidangan untuk mengungkap hubungan hukum para pihak serta dasar pelaksanaan lelang.
Tuntut Ganti Rugi Rp2,13 Miliar
Dalam petitum gugatan di PN Tangerang, Sonta Rewaty meminta majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
Penggugat meminta agar tindakan Tergugat I, yakni BCA, Tergugat II Ganda Panjaitan, dan Tergugat III KPKNL Tangerang II dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Selain itu, penggugat meminta BCA dan Ganda Panjaitan dihukum secara bersama-sama membayar kerugian materiil sebesar Rp1.132.100.000 serta kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar.
Total tuntutan ganti rugi yang diajukan mencapai Rp2.132.100.000 atau sekitar Rp2,13 miliar.
Perkara ini membuka sejumlah persoalan yang perlu diuji di pengadilan: bagaimana pembayaran KPR selama bertahun-tahun diperhitungkan, sejauh mana bank mengetahui perjanjian pinjam nama, serta apakah proses lelang dan eksekusi telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, keberatan dan tuntutan tersebut masih merupakan dalil pihak penggugat yang harus dibuktikan dalam persidangan. Belum ada putusan hakim yang menyatakan para tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.