Bahlil Pangkas Daftar Mineral Kritis Indonesia, Lima Komoditas Dicoret: Ada Apa?
Sabila JP•
Ekbis
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Antara Foto/Galih Pradipta)
Suarapantura.com - Pemerintah mengubah daftar mineral kritis Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan 42 komoditas sebagai mineral kritis nasional.
Keputusan yang ditandatangani pada 10 November 2026 itu mengurangi lima komoditas dibandingkan daftar sebelumnya yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023.
Lima mineral yang tidak lagi tercantum dalam daftar terbaru adalah hafnium, merkuri, palladium, ruthenium, dan thorium.
Perubahan ini menjadi perhatian karena klasifikasi mineral kritis bukan sekadar daftar komoditas pertambangan. Penetapan tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengatur perizinan, tata niaga, kebijakan fiskal, eksplorasi, hingga pemenuhan kebutuhan bahan baku industri strategis.
Lima Mineral Dihapus, Apa Dasar Perubahannya?
Dalam keputusan terbaru, pemerintah mempertahankan 42 komoditas yang dinilai memenuhi kriteria mineral kritis.
Sementara itu, hafnium, merkuri, palladium, ruthenium, dan thorium tidak lagi masuk dalam daftar.
Namun, penghapusan lima komoditas tersebut tidak otomatis berarti mineral-mineral itu kehilangan seluruh nilai ekonomi atau tidak lagi dibutuhkan industri. Perubahan klasifikasi perlu dilihat berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan mineral kritis.
Pemerintah menggunakan sejumlah pertimbangan, antara lain kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional, kerentanan pasokan, serta ketahanan cadangan untuk menjamin keberlanjutan bahan baku fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Persoalannya, perubahan dari daftar sebelumnya menjadi 42 komoditas juga memunculkan kebutuhan penjelasan mengenai alasan teknis setiap mineral dipertahankan atau dikeluarkan.
Ini Daftar Lengkap 42 Mineral Kritis Indonesia
Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026, berikut 42 komoditas yang masuk klasifikasi mineral kritis:
Aluminium
Antimoni
Barium
Berilium
Besi
Bismut
Boron
Feldspar
Fluorspar
Fosfor
Galena
Galium
Germanium
Grafit
Indium
Kadmium
Kalium
Kalsium
Kobal
Kromium
Litium
Logam tanah jarang
Magnesium
Mangan
Molibdenum
Nikel
Niobium
Platinum
Selenium
Seng
Silika
Sulfur
Skandium
Stronsium
Tantalum
Telurium
Tembaga
Timah
Titanium
Wolfram
Vanadium
Zirkonium
Daftar tersebut mencakup berbagai mineral dan unsur yang memiliki kegunaan dalam sektor industri, teknologi, pengolahan bahan baku, serta kebutuhan strategis nasional.
Mineral Kritis Jadi Acuan Perizinan dan Kebijakan Tambang
Pemerintah menetapkan mineral kritis dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional. Kriteria ini mencakup mineral yang menjadi bahan baku industri strategis, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara.
Selain itu, pemerintah memperhitungkan potensi peningkatan nilai ekonomi nasional dan nilai tambah, tingkat kebutuhan serta penyerapan di dalam negeri, hingga keterbatasan bahan substitusi.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kerentanan pasokan dan ketahanan cadangan. Hal ini berkaitan dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Penetapan daftar mineral kritis juga dapat digunakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengatur tata kelola serta tata niaga pertambangan mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
Dampaknya Bisa Menjangkau Kebijakan Fiskal hingga Eksplorasi
Daftar mineral kritis tidak berhenti sebagai klasifikasi administratif. Pemerintah juga dapat menjadikannya pertimbangan dalam menentukan kebijakan fiskal di sektor pertambangan mineral.
Selain itu, daftar tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri, penerbitan perizinan berusaha, peningkatan kegiatan penyelidikan dan penelitian, serta kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang izin pertambangan.
Dengan cakupan kebijakan tersebut, perubahan daftar mineral kritis berpotensi memengaruhi arah pengelolaan komoditas pertambangan dan prioritas pengembangan industri nasional.
Karena itu, keterbukaan mengenai dasar penetapan 42 komoditas menjadi penting. Publik dan pelaku industri perlu mengetahui bagaimana pemerintah menilai kerentanan pasokan, kebutuhan industri, ketersediaan cadangan, serta alasan lima komoditas sebelumnya tidak lagi dimasukkan.
Keputusan Bahlil ini menandai perubahan klasifikasi mineral kritis Indonesia. Namun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan daftar tersebut menjadi kebijakan yang terukur, transparan, dan benar-benar mendukung ketahanan bahan baku industri nasional.