Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Bahlil Pangkas Daftar Mineral Kritis Indonesia, Lima Komoditas Dicoret: Ada Apa?

Sabila JP•
Ekbis

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Antara Foto/Galih Pradipta)

Suarapantura.com - Pemerintah mengubah daftar mineral kritis Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan 42 komoditas sebagai mineral kritis nasional.

Keputusan yang ditandatangani pada 10 November 2026 itu mengurangi lima komoditas dibandingkan daftar sebelumnya yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023.

Lima mineral yang tidak lagi tercantum dalam daftar terbaru adalah hafnium, merkuri, palladium, ruthenium, dan thorium.

Perubahan ini menjadi perhatian karena klasifikasi mineral kritis bukan sekadar daftar komoditas pertambangan. Penetapan tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengatur perizinan, tata niaga, kebijakan fiskal, eksplorasi, hingga pemenuhan kebutuhan bahan baku industri strategis.

Lima Mineral Dihapus, Apa Dasar Perubahannya?

Dalam keputusan terbaru, pemerintah mempertahankan 42 komoditas yang dinilai memenuhi kriteria mineral kritis.

Sementara itu, hafnium, merkuri, palladium, ruthenium, dan thorium tidak lagi masuk dalam daftar.

Rupiah Tembus Rp18.300, DPR Pasang Badan Bela BI Naikkan Bunga ke 6 Persen
Baca Juga · Ekbis
Rupiah Tembus Rp18.300, DPR Pasang Badan Bela BI Naikkan Bunga ke 6 Persen

Namun, penghapusan lima komoditas tersebut tidak otomatis berarti mineral-mineral itu kehilangan seluruh nilai ekonomi atau tidak lagi dibutuhkan industri. Perubahan klasifikasi perlu dilihat berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan mineral kritis.

Pemerintah menggunakan sejumlah pertimbangan, antara lain kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional, kerentanan pasokan, serta ketahanan cadangan untuk menjamin keberlanjutan bahan baku fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Persoalannya, perubahan dari daftar sebelumnya menjadi 42 komoditas juga memunculkan kebutuhan penjelasan mengenai alasan teknis setiap mineral dipertahankan atau dikeluarkan.

Ini Daftar Lengkap 42 Mineral Kritis Indonesia

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026, berikut 42 komoditas yang masuk klasifikasi mineral kritis:

  1. Aluminium

  2. Antimoni

  3. Barium

  4. Berilium

  5. Besi

  6. Bismut

  7. Boron

  8. Feldspar

  9. Fluorspar

  10. Fosfor

  11. Galena

  12. Galium

  13. Germanium

  14. Grafit

  15. Indium

  16. Kadmium

  17. Kalium

  18. Kalsium

  19. Kobal

  20. Kromium

  21. Litium

  22. Logam tanah jarang

  23. Magnesium

  24. Mangan

  25. Molibdenum

  26. Nikel

  27. Niobium

  28. Platinum

  29. Selenium

  30. Seng

  31. Silika

  32. Sulfur

  33. Skandium

  34. Stronsium

  35. Tantalum

  36. Telurium

  37. Tembaga

  38. Timah

  39. Titanium

  40. Wolfram

  41. Vanadium

  42. Zirkonium

Daftar tersebut mencakup berbagai mineral dan unsur yang memiliki kegunaan dalam sektor industri, teknologi, pengolahan bahan baku, serta kebutuhan strategis nasional.

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Nasabah Gold GPN Kenaikan Paling Tinggi
Baca Juga · Ekbis
Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Nasabah Gold GPN Kenaikan Paling Tinggi

Mineral Kritis Jadi Acuan Perizinan dan Kebijakan Tambang

Pemerintah menetapkan mineral kritis dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional. Kriteria ini mencakup mineral yang menjadi bahan baku industri strategis, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, pemerintah memperhitungkan potensi peningkatan nilai ekonomi nasional dan nilai tambah, tingkat kebutuhan serta penyerapan di dalam negeri, hingga keterbatasan bahan substitusi.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kerentanan pasokan dan ketahanan cadangan. Hal ini berkaitan dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Penetapan daftar mineral kritis juga dapat digunakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengatur tata kelola serta tata niaga pertambangan mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

Dampaknya Bisa Menjangkau Kebijakan Fiskal hingga Eksplorasi

Daftar mineral kritis tidak berhenti sebagai klasifikasi administratif. Pemerintah juga dapat menjadikannya pertimbangan dalam menentukan kebijakan fiskal di sektor pertambangan mineral.

Rumah Dieksekusi, KPR Rp1,13 Miliar Dipersoalkan: Sonta Rewaty Gugat BCA Rp2,13 Miliar
Baca Juga · Ekbis
Rumah Dieksekusi, KPR Rp1,13 Miliar Dipersoalkan: Sonta Rewaty Gugat BCA Rp2,13 Miliar

Selain itu, daftar tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri, penerbitan perizinan berusaha, peningkatan kegiatan penyelidikan dan penelitian, serta kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang izin pertambangan.

Dengan cakupan kebijakan tersebut, perubahan daftar mineral kritis berpotensi memengaruhi arah pengelolaan komoditas pertambangan dan prioritas pengembangan industri nasional.

Karena itu, keterbukaan mengenai dasar penetapan 42 komoditas menjadi penting. Publik dan pelaku industri perlu mengetahui bagaimana pemerintah menilai kerentanan pasokan, kebutuhan industri, ketersediaan cadangan, serta alasan lima komoditas sebelumnya tidak lagi dimasukkan.

Keputusan Bahlil ini menandai perubahan klasifikasi mineral kritis Indonesia. Namun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan daftar tersebut menjadi kebijakan yang terukur, transparan, dan benar-benar mendukung ketahanan bahan baku industri nasional.

Tags:
#bahlil lahadalia#Kementerian ESDM#Mineral#Nikel
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…