Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan. FOTO/dok.SINDOnews
Nama Putrama Wahju Setyawan kini berada di posisi paling atas jajaran manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
Putrama resmi menjabat sebagai Direktur Utama BNI. Sebelumnya, ia menduduki posisi Wakil Direktur Utama BNI. Profil resmi BNI mencatat Putrama memiliki latar belakang pendidikan dari Universitas Gadjah Mada dan telah lama berkarier di industri perbankan.
Di balik posisi strategis tersebut, laporan harta kekayaan periodik 2024 yang dipublikasikan BNI memuat daftar aset yang cukup menarik perhatian.
Salah satunya adalah 15 kendaraan yang tercatat dalam kategori alat transportasi dan mesin.
Total nilai kendaraan dan mesin yang dilaporkan Putrama mencapai Rp10.739.000.000.
15 Kendaraan dalam LHKPN
Daftar tersebut bukan hanya berisi mobil keluarga.
Ada SUV, mobil premium, kendaraan lawas, hingga sepeda motor besar.
Berikut kendaraan yang tercantum dalam LHKPN 2024 Putrama:
Mitsubishi Pajero Sport 2012 β Rp300 juta
Yamaha NMAX 2015 β Rp23 juta
Vespa Primavera 2014 β Rp27 juta
Kawasaki W800 2016 β Rp250 juta
Mercedes-Benz E400 2015 β Rp150 juta
Mercedes-Benz Jeep 1999 β Rp500 juta
BMW R Nine T 2014 β Rp200 juta
Mercedes-Benz Jeep GLC 300 4M Coupe C253 2019 β Rp1,479 miliar
Harley-Davidson XL 1200X Sportster 2013 β Rp350 juta
Suzuki Jimny 2020 β Rp350 juta
Suzuki Jimny 2022 β Rp500 juta
Toyota Land Cruiser 200 VXR 2018 β Rp2,18 miliar
Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier 2023 β Rp2,3 miliar
Mercedes-Benz G300 Single Cabin 2019 β Rp1,1 miliar
Land Rover Defender 90 2000 β Rp1,03 miliar.
Yang paling mencolok dari daftar tersebut adalah dua Toyota Land Cruiser.
Land Cruiser 200 VXR 2018 dilaporkan bernilai Rp2,18 miliar, sedangkan Land Cruiser 70 Troop Carrier 2023 mencapai Rp2,3 miliar.
Jika dua kendaraan tersebut digabung, nilai yang dilaporkan mencapai Rp4,48 miliar.
Mercedes, BMW hingga Harley-Davidson
Koleksi Putrama juga memperlihatkan variasi kendaraan premium.
Ada Mercedes-Benz E400, Mercedes-Benz GLC 300 4M Coupe, Mercedes-Benz G300 Single Cabin hingga Land Rover Defender 90.
Untuk kendaraan roda dua, terdapat BMW R Nine T, Kawasaki W800 dan Harley-Davidson XL 1200X Sportster.
Harley-Davidson tersebut merupakan model tahun 2013 dan dalam LHKPN dicantumkan bernilai Rp350 juta.
Sementara BMW R Nine T tahun 2014 dilaporkan senilai Rp200 juta dan Kawasaki W800 tahun 2016 senilai Rp250 juta.
Jimny Dua Tahun Berbeda
Ada pula dua unit Suzuki Jimny dalam daftar.
Jimny tahun 2020 dilaporkan senilai Rp350 juta, sedangkan Jimny tahun 2022 senilai Rp500 juta.
Artinya, dua Jimny tersebut memiliki nilai gabungan Rp850 juta berdasarkan angka yang tercantum dalam LHKPN.
Menariknya, daftar tersebut juga mencantumkan Mercedes-Benz Jeep tahun 1999 dengan nilai Rp500 juta.
Sementara Land Rover Defender 90 tahun 2000 dilaporkan senilai Rp1,03 miliar.
Nilai Kendaraan Tembus Rp10,7 Miliar
Jika seluruh kendaraan dan mesin dihitung berdasarkan nilai yang dilaporkan, totalnya mencapai Rp10,739 miliar.
Angka tersebut merupakan nilai yang tercantum dalam LHKPN, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan harga pasar kendaraan saat ini. Nilai kendaraan dalam laporan kekayaan merupakan nilai yang dilaporkan dalam dokumen LHKPN.
Selain kendaraan, Putrama melaporkan tanah dan bangunan senilai Rp9,85 miliar.
Ia juga memiliki surat berharga sekitar Rp55,69 miliar serta kas dan setara kas sekitar Rp13,4 miliar.
Total harta yang dilaporkan mencapai Rp90.202.453.008 dan dalam laporan tersebut tidak tercatat adanya utang.
Dari Garasi ke Pucuk Pimpinan BNI
Koleksi kendaraan tersebut merupakan bagian dari laporan harta Putrama untuk periode 2024.
Pada saat laporan itu disampaikan, Putrama tercatat sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Ia kemudian ditetapkan sebagai Direktur Utama BNI pada RUPST 26 Maret 2025. Profil resmi BNI saat ini mencatatnya sebagai Direktur Utama.
Dengan demikian, daftar 15 kendaraan tersebut bukanlah informasi mengenai pembelian kendaraan setelah ia menjadi Dirut BNI, melainkan data yang tercantum dalam LHKPN periodik 2024.
LHKPN sendiri merupakan laporan harta yang diisi dan dikirimkan oleh penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN. Dokumen resmi BNI juga menegaskan bahwa data tersebut berasal dari laporan yang disampaikan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan.
