Kebersamaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)
Suarapantura.com - Polemik tudingan ijazah yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Namun, di tengah ramainya perdebatan tersebut, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo, mengingatkan agar perhatian masyarakat tidak hanya tersedot pada persoalan itu.
Wasisto menilai, ada persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memerlukan penanganan pemerintah.
“Saya pikir pernyataan tersebut merespons dinamika yang terjadi,” kata Wasisto kepada awak media, Minggu, 18 Oktober 2026.
Ia kemudian menekankan pentingnya mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan lingkungan tersebut.
“Namun, alangkah baiknya bila saat ini fokus utama publik adalah mendorong pemerintah menyelesaikan masalah kebakaran hutan,” pungkasnya.
Jokowi Sebut Ada Operasi Politik
Sebelumnya, Jokowi menanggapi polemik tudingan ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran. Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan operasi politik yang melibatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.
Jokowi bahkan menyebut adanya “penumpang gelap” yang diduga memanfaatkan polemik tersebut dalam dinamika politik.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi,” ujar Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat, 16 Oktober 2026.
Ketika ditanya apakah dirinya dan Gibran sama-sama menjadi sasaran operasi politik yang dimaksud, Jokowi menjawab singkat.
“Ya dua-duanya bisa,” katanya.
Namun, Jokowi tidak merinci siapa pihak yang dituding berada di balik dugaan operasi politik tersebut. Pernyataannya pun perlu dipahami sebagai pandangan Jokowi atas polemik yang sedang berlangsung, bukan bukti bahwa operasi politik itu telah terbukti.
Karhutla Tetap Butuh Perhatian
Peringatan Wasisto menggarisbawahi persoalan mengenai arah perhatian publik di tengah derasnya perdebatan politik. Polemik ijazah Jokowi-Gibran terus menjadi bahan pembicaraan, sementara penanganan karhutla juga membutuhkan pengawasan dan dorongan masyarakat terhadap pemerintah.
Perhatian terhadap isu politik dan lingkungan tidak harus saling meniadakan. Publik tetap dapat mengikuti perkembangan polemik ijazah sekaligus menuntut langkah nyata pemerintah dalam mencegah kebakaran, menangani dampaknya, dan memulihkan kawasan yang rusak.
Pesan Wasisto pada akhirnya menempatkan penanganan karhutla sebagai salah satu agenda yang tidak semestinya tenggelam di tengah ramainya perdebatan politik.
