20 artikel dengan tag “gibran rakabuming raka”
Herwin Sudikta menilai arah politik di Hambalang berpengaruh terhadap sikap DPR soal wacana pemakzulan Gibran. Sejumlah anggota DPR mendorong pembahasan, tetapi belum ada keputusan resmi pemakzulan.
Haedar Nashir mengingatkan agar polemik putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran disikapi dewasa. Putusan MK tidak menerima permohonan karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum.
Tim Ahmad Khozinudin melaporkan dugaan pemalsuan surat penyetaraan pendidikan terkait Gibran ke Bareskrim. Publik menunggu penanganan yang transparan, sementara dugaan pidana masih harus dibuktikan.
Usulan pemakzulan Gibran bisa dimulai melalui mekanisme DPR, tetapi 25 anggota bukan suara untuk melengserkan wakil presiden. Prosesnya harus melewati DPR, MK, dan MPR.
Wakil Ketua DPRD Sukabumi Rojab Asy’ari mencopot foto Gibran dari ruang kerjanya. Ia mengaku malu setelah mencermati putusan MK dan menyebutnya sikap politik pribadi.
Polemik ijazah Gibran mencuat saat kasus dua pejabat BNI dalam perkara dana Koba Tin sekitar Rp111 miliar bergulir. Timing ini memunculkan pertanyaan soal perhatian publik.
MK tak mendiskualifikasi Gibran, tetapi menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri. Skenario Kaesang sebagai penerus Jokowi masih sebatas analisis.
J.S. Khairen menyoroti foto Gibran di ruang kelas setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan.
Gibran kembali menemui korban dugaan keracunan MBG di Karo dan Batang. Ia meminta maaf dan menyarankan bekal dari rumah, memicu kritik soal keamanan program.
Pengamat Ray Rangkuti menyebut kader PDIP bisa menjadi salah satu kandidat jika MK mengabulkan permohonan diskualifikasi Gibran. Namun belum ada nama resmi.
Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan. Jerry Massie menyebut Sufmi Dasco berpotensi menjadi pengganti jika terjadi kekosongan kursi wapres.
Luhut Parlinggoman Siahaan, eks tim hukum Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi, mengkritik Dewan Pers terkait polemik desakan audit AJI. Ia meminta Dewan Pers mengedepankan transparansi dan akuntabil
Ratusan massa di Surabaya tuntut Prabowo-Gibran mundur dan serukan pemerintahan transisi. Mereka tuding pemerintah gagal dan rusak demokrasi.
Wapres Gibran tegaskan pembangunan IKN tetap dilanjutkan hingga rampung, simbol pemerataan pembangunan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengaku belum membaca isi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
