Kasus Gibran Meledak Saat Dua Pejabat BNI Jadi Tersangka, Pengalihan Isu atau Sekadar Kebetulan?
Sabila JP•
Ekbis
ilustrasi gedung BNI dan dua pegawai korupsi. (Sumber: babelterkini.com)
Suarapantura.com - Perhatian publik mendadak tersedot ke polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka tepat ketika kasus dugaan korupsi dana pascatambang PT Koba Tin menyeret dua pejabat BNI sebagai tersangka. Kebetulan waktu atau ada isu lain yang akhirnya tenggelam?
Pertanyaan semacam itu sulit dihindari ketika dua isu besar muncul hampir bersamaan.
Pada 1 Oktober 2026, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan dua orang yang disebut pernah menduduki posisi di BNI sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana kegiatan pascatambang PT Koba Tin.
Keduanya berinisial MR dan EDY. Kejati Babel menyebut MR pernah menjabat sebagai penyelia customer service pada bank pelat merah pada 2023, sedangkan EDY pernah menjadi wakil kepala cabang atau pimpinan bidang pelayanan. Keduanya langsung ditahan.
Nilai dana yang menjadi perkara juga bukan angka kecil.
Penyidik mendalami dugaan pencairan dana jaminan reklamasi atau pascatambang PT Koba Tin sekitar Rp111 miliar. Penyidik bahkan masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Belum selesai perhatian publik terhadap perkara tersebut, pada 6 Oktober MK membacakan putusan perkara syarat pendidikan Gibran.
Seketika, isu Gibran kembali menjadi headline nasional.
Dua Isu Besar, Waktu yang Berdekatan
Perkara BNI menyentuh dugaan korupsi dengan nilai sekitar Rp111 miliar dan menyeret dua pejabat bank.
Sementara perkara Gibran menyentuh posisi Wakil Presiden, putusan MK, serta pertanyaan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.
Secara pemberitaan, keduanya sama-sama memiliki daya tarik sangat besar.
Namun ada satu hal yang harus ditegaskan:
Tidak ada bukti yang ditemukan bahwa perkara Gibran sengaja dimunculkan untuk menutupi kasus BNI.
Karena itu, menyebutnya sebagai operasi pengalihan isu sebagai sebuah fakta akan terlalu jauh.
Mengapa perhatian publik begitu cepat berpindah dari perkara dua pejabat BNI ke polemik Gibran?
Kasus BNI Sebenarnya Belum Selesai
Yang perlu diingat, penetapan dua pejabat BNI sebagai tersangka bukan akhir perkara.
Kejati Babel masih menyelidiki alur dana, proses pencairan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidik juga disebut telah memeriksa sekitar 30 saksi.
Artinya, justru pada titik ketika kasus tersebut mulai memasuki fase penting, muncul isu nasional lain yang jauh lebih besar secara politik.
Dan isu tersebut adalah Gibran.
Di sinilah media dan publik perlu berhati-hati.
Jangan sampai isu yang lebih gaduh otomatis membuat isu yang lebih serius secara finansial menjadi terlupakan.
Gibran Memang Menguasai Panggung Pemberitaan
Putusan MK pada 6 Oktober langsung menjadi perhatian nasional.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Tetapi MK tidak mendiskualifikasi Gibran.
Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dan MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang sudah menjabat sebagai Wakil Presiden.
Dengan begitu, polemik tersebut memiliki dua sisi yang sama-sama menarik perhatian:
MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan, tetapi Gibran tetap tidak didiskualifikasi.
Formula seperti ini tentu sangat mudah menjadi berita utama.
Inilah pertanyaan yang justru jangan sampai hilang.
Dua pejabat yang pernah menduduki posisi di BNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dana pascatambang PT Koba Tin.
Penyidik menduga dana jaminan reklamasi yang berada melalui rekening di BNI dicairkan dan kemudian diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit. Nilai dana yang menjadi objek perkara disebut sekitar USD6,2 juta atau kurang lebih Rp111 miliar.
BNI sendiri sebelumnya juga pernah mengumumkan kasus dugaan penipuan yang melibatkan seorang pegawai. Dalam penjelasannya, BNI menyebut tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi di luar prosedur, kewenangan dan sepengetahuan bank, serta menyatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya.
Laporan keberlanjutan BNI juga mencatat adanya kasus internal fraud. Untuk 2024, BNI melaporkan 14 kasus fraud yang dilakukan pegawai tetap, lima di antaranya ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Semua kasus tersebut tentu memiliki fakta dan proses hukum masing-masing.
Namun, rangkaian informasi itu membuat satu tema menjadi relevan:
bagaimana sebenarnya pengawasan internal bank terhadap tindakan pegawai dan pejabatnya?
Jangan Sampai Isu Besar Menenggelamkan Isu Besar Lain
Inilah persoalan yang lebih menarik daripada sekadar bertanya apakah kasus Gibran merupakan pengalihan isu.
Sebab tanpa adanya bukti konspirasi sekalipun, agenda pemberitaan bisa berubah hanya karena muncul peristiwa yang lebih besar.
Kasus dugaan korupsi BNI membutuhkan perhatian publik karena menyangkut uang dalam jumlah besar, tata kelola, proses pencairan dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sementara polemik Gibran menyangkut jabatan Wakil Presiden dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Tidak mengherankan jika perhatian media kemudian terpecah.
Tetapi perhatian publik tidak seharusnya menjadi alasan sebuah perkara hukum kehilangan sorotan.
Pertanyaan “pengalihan isu atau kebetulan?” boleh diajukan sebagai pertanyaan jurnalistik.
Tetapi jawabannya belum tersedia.
Tidak ada bukti dalam informasi yang terverifikasi saat ini bahwa pihak tertentu sengaja menggunakan perkara Gibran untuk mengubur pemberitaan mengenai BNI.
Yang tersedia adalah fakta bahwa:
1 Oktober: dua pejabat yang pernah menduduki posisi di BNI ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara PT Koba Tin.
6 Oktober: MK membacakan putusan perkara syarat pendidikan Gibran.
7 Oktober: isu Gibran masih menjadi perhatian nasional, sementara penyidikan perkara PT Koba Tin tetap berjalan.
Maka, pertanyaan yang lebih bertanggung jawab bukan:
“Siapa yang mengalihkan isu?”
Melainkan:
“Apakah perhatian publik terhadap kasus Gibran membuat perkara BNI senilai sekitar Rp111 miliar kehilangan sorotan?”
Sebab kalau iya, yang perlu diperiksa bukan hanya siapa yang berbicara paling keras.
Tetapi juga kasus mana yang akhirnya tidak lagi dibicarakan.
